Tingkat Kepuasan Jokowi Anjlok, Oposisi Kirim Sinyal Ini 

RN - Tingkat kepuasan kinerja Jokowi anjlok. Kubu oposisi yakni PKS menilai kalau hal itu adalah lampu kuning.

PKS menyatakan, seharusnya setiap tahun tingkat kepuasan publik meningkat. Hal ini ditegaskan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Mardani pun menyebut beberapa indikator lain yang turun. Sehingga, perlu menjadi perhatian bersama.

BERITA TERKAIT :
Sikap PDIP Terhadap Prabowo Beda, Adian Ngaku Akan Kritis, Puan Mendukung Tanpa Sodorkan Nama Menteri 

---

Ogah Dicap Oportunis, PKS Ajukan Nama Menteri Dari Profesional

---

"Penurunan ini juga seiring dengan turunnya indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi. Ini, sekali lagi lampu kuning bagi kesehatan kita sebagai bangsa," katanya.

Penurunan kepuasan terhadap kinerja presiden terjadi dalam dua tahun di masa penanganan pandemi virus Corona (COVID-19). Sehingga, dia merasa pemerintah perlu melihat hasil survei ini untuk evaluasi kebijakan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei soal kepuasan kinerja presiden. Hasilnya, terjadi penurunan kepuasan terhadap terhadap kinerja presiden.

Burhanuddin menerangkan tren kepuasan Jokowi sempat di atas 70 persen. Namun perlahan menurun ke 58 persen. Survei terbaru Indikator pada 17-21 September 2021, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi 58,1 persen.

"Menurut saya, penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden sekarang di angka 58 persen meskipun tren penurunannya belum berhenti, kabar baiknya masih di atas 50 persen," katanya.

Burhanuddin menjelaskan faktor yang menyebabkan tren kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi per September 2021 ini menurun di angka 58 persen. Burhanuddin mengatakan hal itu disebabkan imbas kebijakan PPKM yang berdampak ke sektor ekonomi.

"Penjelasannya adalah ada kaitannya dengan PPKM, PPKM ini dipersepsi positif dari sisi dimensi kesehatan, tapi dari sisi dimensi ekonomi, itu persepsi responsnya buruk. Jadi mungkin Presiden dalam konteks ini itu lebih menitikberatkan kesehatan karena bagaimanapun seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang kenegaraan 16 Agustus kemarin, hukum tertinggi dalam bernegara adalah menyelamatkan nyawa, meski efeknya memukul kepuasan publik terhadap Presiden," ujar Burhanuddin.

"Jadi PPKM punya dampak dari sisi ekonomi dan itu impact lanjutannya terhadap kepuasan kinerja Presiden," imbuhnya.