BUMN Sakit Mau Ditutup, Ini Respon DPR RI

RN- Pernyataan Presiden Jokowi yang memerintahkan Erick Thohir untuk menutup BUMN sakit dan tidak mampu meningkatkan daya saing direspon politisi Demokrat di Senayan.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memgatakan, penutupan BUMN sakit sebagai bentuk kefrustasian pemerintah. 

“ Penutupan bukan solusi, tetapi bentuk kefrustrasian,” ujar Herman, Minggu, (17/10/2021).

Menurut Politisi Demokrat itu, pemerintah perlu melihat akar masalah perusahaan pelat merah tersebut sebelum melakukan penutupan BUMN sakit dan tidak efektif.

“Kalau perlu dipertahankan harus disuntik oleh uang negara, tetapi kalau sudah tidak ada manfaatnya, tentu dipertimbangkan untuk dilikuidasi,” tandas Herman.dilansir dari Monitorindonrsia.com

Kata Herman Khaeron, dalam kurun waktu belakangan ini banyak BUMN yang rugi dan sampai saat ini belum ada solusi yang cespleng (manjur).

“Banyak contoh, selain dirampok oleh oleh para pemain keuangan seperti Jiwasraya, Asabri, dan asuransi lainya. Juga karena adanya penugasan pemerintah tanpa ditunjang oleh kompensasi, semisal BBM satu harga pertamina, harga tarif listrik PLN yang tidak ekonomis, pembatasan harga gas, dan penugasan,” tegas dia.

“Lalu seperti Perum Bulog yang ditugaskan untuk stabilisasi harga, pembelian gabah/beras petani, kelola CBP, tapi tidak ada kompensasi dari pemerintah, dan bahkan menggunakan dana pinjaman komersial, pasti rugilah. Perum Bulog dulu mengelola subsidi raskin sehingga dapat menutup biaya operasional dan mendapat margin fee, sekarang rugi,” tambah Herman.

Hal tersebut, lanjut Herman, juga terjadi dengan BUMN Karya yang ditugaskan membangun jalan tol dengan LHR yang rendah dan tidak ekonomis.

“Sementara beban hutang tinggi, akhirnya besar pasak daripada tiang, sementara yang menguntungkan dijual. Saya juga prihatin dengan BUMN pangan yang sampai saat ini belum ada solusi dan terus merugi,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, semisal Perum Bulog agar dapat untung kembali dapat dikembalikan dana subsidi pangan yang saat ini diambil alih oleh Kementerian Sosial.Dikembalikan dikelola Bulog, pasti survive,” kata dia.

Herman menegaskan, hal tersebut termasuk dengan BUMN lain seperti PLN yang diberikan keleluasaan menghitung tarif yang ekonomis.

“BUMN lain jangan dibebani penugasan yang rugi, kalaupun rugi ada kompensasinya,” tandas Herman