Selasa,  07 December 2021

Dinasti Politik Alex Noerdin Tinggal Kenangan  

NS/RN
Dinasti Politik Alex Noerdin Tinggal Kenangan  
Alex Noerdin dan putranya, Dodi Reza Alex Noerdin.

RN - Dinasti politik yang dibangun Alex Noerdin di Sumatera Selatan (Sumsel) tinggal kenangan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan serangkaian penggeledahan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). 

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin.

Adapun, sejumlah lokasi yang digeledah yakni, Kantor Dinas PUPR Musi Banyuasin; Kantor Pemerintah Musi Banyuasin meliputi, Ruang Kerja Bupati, Ruang Kerja Sekda, serta Ruang Kerja Bagian Pengadaan Setda. Kemudian, Rumah Dinas Bupati, serta rumah kediaman dari pihak terkait.

BERITA TERKAIT :
Aktivis 98 Serukan KPK Bersihkan PT. Antam Dari Oknum Pelaku KKN
Aroma Korupsi Menyengat, JARI 98: Sikat Habis Dan Hukum Mati Koruptor

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (22/10/2021).

Dari sejumlah lokasi yang digeledah tersebut, tim berhasil mengamankan dokumen dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di Musi Banyuasin. Selanjutnya, dokumen serta alat elektronik itu akan dianalisa sebelum nantinya disita.

"Dari 4 lokasi ini, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara," kata Ali.

"Bukti-bukti ini kemudian akan di analisa untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara dan segera pula dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka DRA dkk," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di daerahnya. Putra kandung mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin tersebut ditetapkan bersama tiga orang lainnya.

Ketiga orang lainnya tersebut yakni, Kadis PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori (HM); Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari (EU); serta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy (SUH). Dodi Reza, Herman, dan Eddi ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan Suhandy, pemberi suap.

Dodi Reza diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Suhandy melalui Herman Mayori dan Eddi Umari, terkait empat paket pekerjaan infrastruktur di Musi Banyuasin. Adapun, komitmen fee yang dijanjikan oleh Suhandy untuk Dodi Reza terkait empat proyek tersebut, sebesar Rp2,6 miliar.

Suhandy diduga baru menyerahkan uang senilai Rp270 juta sebagai realisasi komitmen fee untuk Dodi Reza kepada Herman Mayori dan Eddi Umari. Namun, uang itu belum sempat diserahkan Herman Mayori dan Eddi Umari kepada Dodi Reza karena keburu ditangkap oleh tim KPK. Uang Rp270 juta itu, merupakan realisasi awal dari komitmen fee sebesar Rp2,6 miliar.

Sementara itu, KPK masih menelusuri asal-usul uang Rp1,5 miliar yang juga turut diamankan saat menangkap Dodi Reza Alex Noerdin dan ajudannya di Jakarta. Uang Rp1,5 miliar itu diduga juga hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Bupati Musi Banyuasin.

Alex ditahan terkait kasus dugaan korupsi terkait pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PD PDE) 2010-2019.

Dalam kasus ini, Alex menyetujui kerja sama antara PD PDE dengan sebuah perusahaan, yakni PT Dika Karya Lintas Nusa atau DKLN untuk membuat PT PD PDE. Tujuannya, agar PT PD PDE tersebut bisa dijadikan senjata guna mendapat alokasi gas bagian negara. ”Tim penyidik meningkatkan status tersangka untuk AN (Alex Noerdin) dan MM, dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan direktur penyidikan jaksa umum dan tindak pidana khusus,” Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis, 10 September 2021. Baca juga: Kejagung Tetapkan Alex Noerdin Tersangka Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi

Dalam kasus ini, Alex dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Pasal 3 Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Habis Bapak Ke Anak 

Sebelum ditahan Kejagung, Alex Noerdin pernah menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin periode 2001-2008. Alex kemudian menduduki posisi Gubernur Sumatera Selatan selama 2 periode, yakni pada 7 November 2008 hingga 21 September 2018. 

Selanjutnya, pria kelahiran 9 September 1950 ini menjadi anggota DPR RI di daerah pemilihan Sumatera Selatan II sebelum akhirnya di PAW akibat kasus korupsi yang menjeratnya. 

Selama menjabat sebagai kepala daerah, Alex beberapa kali terjerat kasus dugaan korupsi. Salah satunya pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara hingga Rp116 miliar. Di mana Alex disebut menerima suap Rp2,5 miliar.

Kini Alex dan anaknya, Dodi Reza Alex Noerdin terpaksa meringkuk disel. Keduanya dituduh melakukan korupsi.