Demokrat DPRD Kota Bekasi Pertanyakan Kelanjutan Permasalahan Grand Kota Bintang

RN - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi, Arwis Sembiring Meliala mempertanyakan kelanjutan penanganan dugaan pelanggaran perizinan Grand Kota Bintang, Bintara, Bekasi Barat.

"Gimana kelanjutannya itu Kota Bintang? Kan Camat Bekasi Barat saat itu Bunyamin sudah mengakui adanya pelanggaran proses izin Kota Bintang. Kok sekarang jadi senyap?," tanya Arwis yang memiliki Dapil Kecamatan Bekasi Barat, Senin (15/11/2021).

Arwis menceritakan, awalnya di tengah Kota Bintang ada Kali yang akhirnya ditutup dan bergeser ke sebelah nya dan menjadi mengecil.

"Itulah yang membuat banjir di kolong jembatan tol setiap kali turun hujan. Ini karena Kota Bintang melanggar aturan sepadan sungai," tutur Arwis.

Politisi senior ini juga menyesalkan, Camat Bekasi Barat yang terkesan memberi izin dalam pembangunan Kota Bintang. Maka itu, kata Arwis, dirinya mendukung pernyataan pemerintah pusat bahwa keberadaan Kota Bintang melanggar aturan sepadan sungai.

"Saya mendukung pernyataan menteri yang mengatakan keberadaan Kota Bintang melanggar, dan harus dikembalikan lagi kali yang dulu pernah ada. Mustinya perinjinanya ditinjau ulang supaya sesuai dengan aturan jadi tidak banjir," pungkasnya.

Sebelumnya, saat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi, mereka mendapati akar masalah ada di pengembang Grand Kota Bintang.

Mereka menilai pengembang Grand Kota Bintang melakukan pelanggaran dengan memperlebar lahan untuk membangun bangunan. Pelebaran lahan tersebut membuat Sungai Cakung menyempit sehingga air kerap meluap ketika hujan. Sungai yang seharusnya memiliki lebar 12 meter kini menyempit tinggal 6 meter saja.