RN - Gonjang-ganjing tunjangan fantastis DPRD DKI Jakarta masih panas. Hingga kini para politisi Kebon Sirih baru berjanji akan melakukan revisi.
Revisi belum dilakukan dengan alasan menunggu mmomen. Sementara aksi massa di depan Gedung DPRD DKI terus terjadi.
"DPRD DKI jangan sok suci, kapan itu tunjangan distop, jangan sampai rakyat marah," sindir pendemo dalam orasinya.
BERITA TERKAIT :Bahlil Warning Legislator, Fraksi Golkar DPRD DKI Kapan Stop Tunjangan Fantastis?
Walau kekuatan massa yang demo tidak besar, tapi aksi ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, jika DPRD DKI cuek bisa memicu amarah rakyat.
Sementara Sekretaris DPRD DKI Jakarta (Sekwan), Augustinus menyebut Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin bersama Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas soal revisi besaran tunjangan perumahan anggota dewan.
Diketahui tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan, usai lebih besar daripada anggota DPR RI dengan besaran Rp70 juta hingga Rp 78 juta per bulan.
"Pak Ketua (DPRD DKI) selaku anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia akan audiensi ke Pak Menteri, bersama Ketua ADPSI. Jadwalnya besok atau Senin depan," kata Augustinus saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Augustinus menilai, tunjangan perumahan dengan nominal yang tinggi bukan hanya diterima oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Bahkan, terdapat provinsi yang nilainya lebih besar salah satunya di Jawa Tengah.
"Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu kan pertama di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sampai Rp79 juta, kita (DKI) Rp78 juta. Makanya, dari asosiasi akan audiensi ke Pak Menteri untuk bagaimana selanjutnya untuk tunjangan perumahan seluruh DPRD se-Indonesia," jelasnya.
Dengan menyebut daerah lain yakni Jawa Tengah, DPRD DKI sepertinya sedang memakai pepatah buruk rupa cermin di belah. "Kita akan terus demo untuk keadilan rakyat Jakarta," ungkap pendemo lagi dengan nada lantang.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sebelumnya mengaku masih menunggu keputusan dari pimpinan DPRD DKI Jakarta soal tunjangan perumahan senilai Rp70 juta anggota serta pimpinan dewan.
Menurutnya terkait revisi nilai tunjangan sepenuhnya di DPRD. "Tentunya dalam hal seperti ini, membuka ruang berdiskusi kita lakukan. Tetapi ini kan kewenangan sepenuhnya di DPRD. Saya sedang menunggu untuk itu," ujar Pramono.
Populer Berita
