Banjir Di Kalimantan, Apa Perlu Ibu Kota Pindah?

RN - Banjir di Kalimantan menjadi momok baru. Apalagi kawasan Kalimantan akan dijadikan ibu kota baru. 

Banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sudah berlangsung selama empat pekan. Tercatat, selama dari Januari hingga November, semua provinsi di Kalimantan sudah pernah mengalami banjir besar.

Banjir besar sudah melanda Kalimantan Selatan pada Januari 2021. Selanjutnya, pada Mei, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur juga dilanda banjir besar.

BERITA TERKAIT :
Bakal Dihajar Hujan, Warga Jakbar Harus Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Banjir

---

Jakarta Bakal Hujan Lagi, Siap-Siap Macet Horor 

---

Banjir juga melanda Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur pada September. Terbaru, banjir melanda Kalimantan Barat dan hingga kini belum juga surut.

Banjir bandang merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Januari lalu. Basarnas mengungkapkan ada 2.600 warga terdampak banjir yang mengungsi.

"Untuk banjir Kalsel, saat ini masih berlangsung proses evakuasi. Dan jumlah pengungsi saat ini berjumlah 2.600 orang," ujar Kepala Basarnas Marsma TNI Bagus Puruhito dalam jumpa pers di JICT II, Jumat (15/1/2021).

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menganalisis penyebab banjir yang merendam ribuan bangunan di Kalimantan Selatan itu. Hasil analisis itu menunjukkan adanya curah hujan tinggi dan turunnya lahan luas hutan primer.

Tim tanggap darurat bencana Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menganalisis penyebab banjir yang terjadi pada 12-13 Januari 2021 di Kalsel.

"Hasil analisa curah hujan dengan data satelit Himawari-8, menunjukkan liputan awan penghasil hujan terjadi sejak 12 Januari 2021 hingga 13 Januari 2021 dan masih berlangsung hingga tanggal 15 Januari 2021," kata Koordinator Humas Lapan Jasyanto, Selasa (19/1/2021).

"Curah hujan ini menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Januari 2021," lanjutnya.

Selain menganalisis cuaca dan daerah terdampak, Lapan menganalisis perubahan penutup lahan di DAS Barito sebagai respons terhadap bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Dia memaparkan bahwa analisis dilakukan menggunakan data mosaik Landsat untuk mendeteksi penutup lahan tahun 2010 dan 2020. Pengolahan data dilakukan secara digital menggunakan metode random forest sehingga mampu lebih cepat dalam menganalisis perubahan penutup lahan yang terjadi.

Lalu, lima kecamatan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), kebanjiran. Ratusan rumah yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia itu terendam banjir.

Anggota DPRD Kaltara, Yakup Palung, mengklaim banjir yang terjadi saat itu merupakan terbesar. Banjir terjadi akibat meluapnya dua sungai besar yang berhulu di Sarawak, Malaysia.

Kejadiannya mulai Kamis (20/5/2021) hingga saat ini akibat hujan deras masih mengguyur wilayah itu dan Sarawak Malaysia. Yakup membeberkan rumah warga yang terendam banjir tersebut letaknya tak jauh dari sungai yang meluap.

"Banjir kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah di Krayan," ucap Yakup seperti dilansir Antara, Jumat (21/5).

Rumah warga yang terendam di Kecamatan Krayan sebanyak 30-an unit, Kecamatan Krayan Barat 40-an unit, dan Krayan Tengah mencapai 20-an unit yang ditambah beberapa fasilitas umum lainnya.

Banjir juga terjadi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Mei. Di sana, banjir sudah terjadi lebih dari sepekan.

"Tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Kutai Timur mengakibatkan banjir sejak Rabu, 12 Mei 2021, hingga kini," ujar Tim Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur, Sukasno Haryanto, melalui keterangan tertulis.

Ada tujuh kecamatan yang dilanda banjir, yakni Kecamatan Muara Bangkal, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Long Masengat, Kecamatan Telen, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Kombeng. Ketinggian air bervariasi, 30-100 cm.

Banjir telah berdampak pada 1.690 keluarga, merendam 690 rumah, 20 unit fasilitas umum, dan 203 hektare perkebunan. Pendataan masih terus dilakukan BPBD Kutim bersama beberapa pihak pemerintah kecamatan, lintas instansi terkait, dibantu TNI dan Polri.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menegaskan bahwa Ibu Kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan.

Membangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Dalam proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, aspek penting yang jadi perhatian adalah distribusi informasi yang jelas, cepat, dan akurat.

Banjir Ibu Kota Baru 

Hujan yang mengguyur sejak sore Senin (17/2)  yang berlanjut hingga malam menyebabkan sungai Riko di Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur meluap hingga mengakibatkan permukiman warga banjir.  Sebanyak 379 jiwa di ibu kota baru itu terdampak.

Kepala Desa Bukit Subur, Asep Andreawan mengatakan air mulai meluap naik dari Sungai Riko masuk ke pemukiman sejak selasa (18/2) pagi.

"Kemarin sore air baru rata dengan bibir sungai. Tadi malam hujan deras lagi, pagi naik sudah air ke wilayah ke pemukiman," kata Asep Andriawan.

Ia mengatakan bahwa banjir sempat hingga setinggi 1 meter. "Tapi airnya sekarang sudah mulai surut hingga 50 persen," katanya.  

Ia menyebut warga di delapan RT terdampak banjir. Mereka yang rumahnya terendam mengungsi ke rumah rumah kerabat yang berada di ketinggian. Banjir ini menurutnya adalah banjir tahunan.
 
"UPT PU kecamatan sudah mendatangkan eskavator di desa untuk pelebaran sungai. Cuma memang belum bisa turun karena curah hujan masih tinggi," ucapnya.

Asep menduga Sungai Riko sudah mengalami pendangkalan sehingga air mudah meluap saat curah hujan tinggi. Karena itu dibutuhkan pengerukan sungai. 

Sementara itu dalam keterangan resminya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara, banjir yang merendam ini tidak hanya di Desa Bukit Subur tetapi juga terjadi di Kelurahan Riko.

Dari dua desa ini terdapat 115 Kepala keluarga yang terdampak.

"Tim gabungan BPBD bersama warga sudah melakukan pendataan korban terdampak banjir dan memasang sistem jalur tali di jembatan untuk antisipasi air meluap sehingga bisa mentransfer logistik ke seberang sungai," demikian pernyataan tertulis BPBD.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut 115 KK terdampak terdiri dari 379 jiwa. Desa Bukit Subur terbanyak keluarga terdampak dengan jumlah 104 atau 336 jiwa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BPNB Agus Wibowo mengatakan akibat banjir, sebuah jembatan kayu dan gundukan tanah hampir putus akibat banjir sehingga tak bisa dilintasi.

"Sinyal jaringan telepon sangat susah sehingga memperlambat proses pelaporan di lapangan. Selain itu, warga tidak bisa memasak karena material kayu bakar tidak bisa digunakan karena basah," kata Agus dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya saat ini kebutuhan mendesak yang diperlukan warga adalah paket alat pembersih, paket makanan siap saji dan matras.

Sejak kurun waktu 2010 hingga 2019, Kabupaten Penajam Paser Utara sudah diterjang banjjir 31 kali.

"Tiga rumah hancur di tahun 2018," kata Agus.

Kabupaten Penajam Paser Utara diakui BNPB rawan banjir sesuai sifat dan kondisi masing-masing kecamatan. Potensi banjir akan semakin besar jika intensitas curah hujan tinggi atau ekstrem dan terlebih lagi ketika pada saat yang bersamaan kondisi air laut dalam keadaan pasang tinggi.

"Berdasarkan pengamatan BNPB, penyebab terjadinya banjir yang terjadi di Desa Bukit Subur karena badan sungai terjadi pendangkalan, banyaknya kelokan dan adanya sampah yang berlebihan, sehingga menghambat aliran sungai," katanya.

Sedangkan untuk Kelurahan Riko disamping intensitas hujan tinggi juga karena secara geografis berada pada dataran rendah, terdapat sungai besar yaitu Sungai Riko dan kondisi akan diperparah manakala kondisi air laut pasang tinggi.