Gibran Tiru Anies Bikin Sumur Resapan, Kenapa DPRD DKI Main Coret

RN - Aneh bin ajaib. Disaat Anies Baswedan berjuang membendung banjir tapi sikap politisi DPRD DKI Jakarta malah serampangan. 

Diketahui DPRD sepakat menghapus anggaran untuk pembuatan sumur resapan pada APBD 2022 sebesar Rp 120 miliar. Keputusan itu diambil dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (1/11).

Pada rapat anggaran di Komisi D DPRD DKI, usulan pembangunan sumur resapan pada 2022 yang awalnya diajukan Rp 322 miliar, berikutnya dipangkas hanya menjadi Rp 120 miliar. Usulan itu kemudian dibawa ke rapat Banggar DPRD DKI untuk didiskusikan lebih lanjut.

BERITA TERKAIT :
Meski Diguyur Hujan, Dukcapil Penjaringan Tetap Gelar Pelayanan di Pos RW 17

---

Bakal Dihajar Hujan, Warga Jakbar Harus Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Banjir

---

"Hasilnya, kalau di Banggar besar kesepakatan terakhir, akhirnya dinolkan," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.

Nova menyebut pihak yang mengusulkan agar dana sumur resapan di APBD 2022 dihapus adalah Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo yang merupakan kader PDIP juga menjabat Ketua DPRD DKI.

Pemprov DKI Jakarta pun fokus menyelesaikan sisa target pembuatan sumur resapan hingga akhir tahun ini. Hal itu menyusul dihapuskannya anggaran program itu pada 2022 oleh ketua dewan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku, jumlah sumur resapan yang sudah terbangun mencapai 19.042 titik atau 37.369 meter kubik. "Dan ini terus bertambah jumlahnya, karena diharapkan target akhir tahun 26.932 titik atau 53.050 meter kubik, ini yang tipe buis beton," ujar Riza di Jakarta, Kamis (2/12).

Untuk tipe modular, menurut Riza, saat ini baru mencapai 8.536 meter kubik dan ditargetkan akan bertambah menjadi 18.224 meter kubik. Dengan cara itu, pihaknya mengoptimalkan pembangunan sumur resapan sedang yang memiliki kedalaman 20 meter sebanyak 356 meter kubik.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, pihaknya menolak usulan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih yang digunakan Pemprov DKI untuk pembuatan sumur resapan. Penolakan itu dilakukan pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2022.

Alasan untuk menghapus anggaran pembuatan drainase vertikal karena program itu dianggap tidak memberikan dampak dan manfaat dalam pengendalian banjir. Padahal, jumlah uang yang digelontorkan sudah sangat besar.

Bukan hanya di Jakarta, rencananya pembangunan sumur resapan juga akan dilakukan oleh Gibran Rakabuming guna mengantisipasi terjadinya banjir di Solo.

Wali Kota Solo ini menuturkan, ia akan meninjau lokasi terlebih dahulu sebelum sumur resapan banjir dibangun.

Selain itu, Gibrang Rakabuming juga mengungkapkan bahwa dirinya kini tengah mencari solusi untuk mengantisipasi longsor.