Minta Aturan Insentif Perizinan Segera Dibuat, Gerindra DKI: Jakarta Harus Ramah Ekonomi

RN - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Wahyu Dewanto meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuat regulasi atau aturan terkait insentif perizinan dan penanaman modal di Jakarta.

Hal ini disampaikan Wahyu saat rapat kerja Komisi B DPRD DKI bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Dinas Perhubungan DKI dengan agenda evaluasi Tahun Anggaran 2021 dan rencana kerja Tahun Anggaran 2022.

Menurutnya, salah satu yang menjadi andalan di Jakarta adalah perizinan. Ia mengatakan bahwa Pandemi sudah menghantam seluruh sektor ekonomi sehingga ia meyakini insentif perizinan akan sangat membantu dunia usaha saat ini.

BERITA TERKAIT :
Jatuh Bangun Ariza Bisa Jadi Cermin Politisi Lokal Jakarta Yang Mau Melenting Ke Atas

---

Ariza Memang Hoki, Dapat Hadiah Jabatan Wakil Menteri

---

"Secara umum aturan itu akan memudahkan investasi, insentif fiskal dan yang lainnya," ujar Wahyu di Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Wahyu menyampaikan bahwa pasca disahkannya Ibu Kota Negara (IKN) baru, maka Jakarta harus menjadi kota yang ramah dan memberikan kemudahan terhadap perizinan, bisnis, penanaman modal dan lain-lain.

"Dengan ketentuan yang berlaku, warga jakarta harus mendapat kemudahan perizinan, termasuk harus ramah investor, tentu dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Karena disitulah bangkitnya perekonomian di Jakarta," katanya.

Wahyu mencontohkan, PIK 2 yang merupakan wilayah jangkauan Provinsi Banten secara ekonomi lebih maju dari pada yang ada di Jakarta.

"Bapak harus cermat, oleh karena itu dalam momentum pandemi ini kalau bapak memberikan insentif dari semua lini usaha, saya yakin Jakarta akan tetap menjadi leading sektor, menjadi kota perekonomian, jadi kota sejarah dan jadi kota pariwisata yang baik," ungkapnya.

Meski begitu, ia pun mengapresiasi berbagai capaian Pemprov DKI perihal perizinan. Misalnya, kata Wahyu, PTSP memperluas jangkauan pelayanan dengan menggandeng sejumlah pihak dalam hal penyediaan layanan perizinan tersebut.

"Yang sudah baik tingkatkan, baik itu masuk dalam struktur andalan atau tidak, itu harus ditingkatkan," imbuhnya.

Sementara itu, berkaitan dengan Dinas Perhubungan, Wahyu menyoroti beberapa hal yang menyangkut infrastruktur lalu lintas. Antara lain soal Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) alias tilang elektronik dan Electronic Road Pricing (ERP).

"Kalau kita lihat habitnya sekarang yang kami pun sebetulnya tidak mau main-main karena ERP dan ETLE itu bisa menjadi backbone Jakarta ke depan. Jadi jangan ada lagi masalah klasik lagi siapa investor dan lain sebagainya. Bahwa ini Jakarta sangat butuh," ucapnya.

Kemudian, Wahyu juga menyinggung soal pemeliharaan teminal dan palang pintu kereta api di daerah pemilihannya yakni Rawa Simprug yang hingga saat ini tidak dipasang palang pintu di perlintasan kereta api.

"Lintasan kereta api di dapil saya tidak ada palang pintu otomatisnya, mohon itu menjadi perhatian," tutupnya.