Usai 'Depak' Santoso, Bos Demokrat DKI Layak Jadi Wakil Ketua DPRD?

RN - Mujiyono akhirnya berhasil menggeser anggota DPR RI Santoso. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini kini menduduki posisi Ketua Demokrat DKI Jakarta. 

Mujiyono berhasil menggeser Santoso setelah DPC partai bintang mercy solid mendukungnya dalam Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Demokrat DKI Jakarta. 

Mujiyono yang juga Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini kini disebut-sebut bakal menduduki posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang diisi Misan Samsuri.

MJN sapaan akrab Mujiyono sudah selayaknya mendapatkan kursi pimpinan dewan. Wajar jika MJN 'mendepak' Misan dari kursi pimpinan dewan. 

Sebagai bos parpol tentunya, MJN harus memiliki wibawa dan power. "Sudah layak lah MJN gantikan Misan," tegas kader Demokrat yang namanya enggan disebutkan, Kamis (28/1) malam. 

Diketahui, nama Misan sempat heboh. Misan dan lima anggota DPRD pernah disebut-sebut dalam sidang kasus tanah Munjul, Jakarta Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti diberitakan bakal menindaklanjuti munculnya enam nama anggota DPRD DKI yang muncul di sidang perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Munjul, Jakarta Timur. Enam nama tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD dari PKS, Suhaimi; Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, Misan Samsuri.

Kemudian, Sekretaris Komisi C DPRD dari PKB, Yusuf; Anggota Komisi C dari Partai Gerindra, Andyka Anggota Komisi C DPRD DKI dari PDI Perjuangan, Cinta Mega serta Anggota Komisi A dari Partai Golkar, Jamaluddin. Selain keenam nama tersebut, muncul juga nama mantan Wakil Ketua DPRD DKI, Boy Sadikin.

Ali menekankan, pihaknya bakal menindaklanjuti muncul nama-nama anggota DPRD DKI Jakarta tersebut. Kata Ali, tim jaksa KPK akan mendalami fakta-fakta tersebut pada persidangan selanjutnya. Tim jaksa akan menginformasi munculnya nama-nama itu ke para saksi.

"Tentu setiap fakta sidang dari keterangan saksi di depan majelis hakim kami pastikan akan didalami lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya. Agenda sidang selanjutnya masih menghadirkan saksi-saksi lain oleh tim jaksa KPK," tegas Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (29/10/2021).

Selain kepada para saksi, sambung Ali, tim jaksa juga akan mengonfirmasi dugaan adany permintaan percepatan pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya ke terdakwa Yoory Corneles Pinontoan.

"Kami akan konfirmasi fakta sidang dimaksud termasuk nanti kepada terdakwa," terangnya.

Diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK sempat membeberkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri, saat diperiksa sebagai saksi ketika proses penyidikan Yoory Corneles Pinontoan.

Dalam BAPnya, Edi Sumantri mengakui terdapat sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang meminta percepatan pencairan PMD di Perumda Sarana Jaya. BAP tersebut dibeberkan tim jaksa saat Edi Sumantri bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul dengan terdakwa Yoory Corneles Pinontoan pada Kamis, 28 Oktober 2021, kemarin.

"Izin, di BAP saksi, kami sebutkan, banyak orang lain juga yang meminta tolong proses percepatan pencairan dari contohnya teman-teman dari DPRD yaitu, Cinta Mega PDIP untuk pengadaan tanah dimana saya lupa tahun 2019. Kemudian ada Yusuf Sekretaris Komisi C dari PKB bersama Pak Andika anggota komisi C pernah juga meminta proses pencairan tanah di SDA tahun 2020," ujar Jaksa KPK, Takdir Suhan saat membacakan BAP Edi Sumantri.