.png)
RN - Aliansi Peduli Masyarakat Tangerang, Banten (APMTB) mengritik beberapa kegagalan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar dalam menjalankan tugasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang merilis dua tahun belakangan ini warga miskin di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Sebesar 7,12 persen atau sekitar 272.000 penduduk masuk dalam kategori miskin. Hal itu diungkapkan Kepala BPS Kabupaten Tangerang.
Menyikapi hal tersebut, Mulyadi, selaku Koordinator APMTB mempertanyakan Program Unggulan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dibawah kepemimpinan Bupati Ahmed Zaki Islamdar.
BERITA TERKAIT :Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan
Calon Wakil Bupati Tangerang Jadi Ledekan Mendagri, Irvansyah Gak Paham Inflasi Mau Jadi Kepala Daerah
“Kami menilai bahwa banyak Program yang nihil dilaksanakan dalam hal ini kami katakan bahwa Ahmed Zaki Iskandar telah gagal dalam menjalankan amanah. Buktinya, dengan masih banyaknya masyarakat dibawah angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Kayak gini kok berani - beraninya mau jadi Cagub DKI," tegas Mulyadi kepada radarnonstop.co, Kamis (24/3/2022).
Mulyadi menambahkan, salah satu Program unggulan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tangerang tidak menjadi prioritas utama sehingga kami nilai Program kegiatan yang lain juga tidak akan terlaksana dengan baik.
"Belum lagi kita bicara persoalan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, ini menjadi perhatian kita semua terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang bahwa keberadaan Zaki bukan memberikan solutif terhadap beberapa persoalan.
Padahal, Pemerintah Daerah sangat mempunyai peran dan wewenangnya serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk memajukan daerahnya sangat besar," paparnya.
Seorang Kepala Daerah, sambung Mulyadi, harusnya menguasai permasalahan mendasar di daerahnya. Sehingga program Pemerintah Daerah dapat terwujud dengan baik. APBD jadi tepat sasaran.
"Kewajiban Pemerintah Daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tepat sasaran di daerah agar semakin baik. Diantaranya adalah wewenang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. semakin signifikan menghadapi masalah klasik yang sudah lama terjadi, yaitu kemiskinan dan pengangguran," terang Mulyadi mengakhiri.
