Investasi Rp 5 Triliun Ke GOTO Disoal, Telkomsel Disemprit MPR

RN - Investasi PT Telkomsel di GOTO (Perusahaan merger Gojek dan Tokopedia) yang mencapai USD 370 juta atau setara Rp5 triliun disoal. Diduga investasi tersebut ada konflik kepentingan. 

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan. Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan adanya investasi PT Telkomsel di GOTO. Apalagi kata dia, harga saham GOTO kini anjlok 50% lebih sejak IPO, hingga ke angka Rp194/lembar.

Anjloknya harga saham GOTO ini menunjukkan mungkin tidak adanya perhitungan yg matang atau risk  management yg baik dalam investasi yang dilakukan PT. Telkomsel yang merupakan anak perusahaan BUMN Telkom. Harga saham GOTO turun hingga 26,9% dari harga pembelian yang dilakukan oleh PT. Telkomsel sebesar Rp265,5/lembar.

BERITA TERKAIT :
Pemprov DKI Gencar Gaungkan Anti Korupsi, Coba Dong Audit Kekayaan Pejabat CKTRP?

---

Kursi Ketua MPR Ditukar Guling, Alhasil Golkar Dapat Jatah Menteri Banyak

---

Syarief Hasan menilai, investasi yang dilakukan oleh PT. Telkomsel sangat merugikan,dan karena termasuk uang Rakyat maka penegak hukum harus mendalami kasus besar ini.

"Telkomsel yang telah menyuntik GOTO hingga Rp5 Triliun adalah uang rakyat," ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mempertanyakan potensi konflik kepentingan dalam investasi tersebut. 

"Kita melihat juga adanya potensi konflik kepentingan di dalam persoalan ini. Bagaimana tidak, pemilik saham besar GOTO adalah lingkaran keluarga dari beberapa nama pejabat pemerintahan di negeri ini sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya," bebernya.

Ia juga mempertanyakan poin perjanjian kerjasama PT. Telkomsel dengan GOTO. "Tentu kita bertanya-tanya, apa yang menjadi aset dari GOTO ini sehingga PT. Telkomsel sangat berani berinvestasi triliunan rupiah?  Harusnya ini semua dijelaskan secara terbuka dan transparan oleh PT. Telkomsel dan sebaiknya di audit dan hasilnya disampaikan ke rakyat," bebernya.

Ia pun mengingatkan posisi PT. Telkomsel sebagai anak perusahaan BUMN. "Menteri BUMN harus mengambil tanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan harus menghindari konflik kepentingan. Kita tidak ingin mendengar BUMN rugi karena kebijakan keliru dan  cenderung merugikan negara akibat adanya kepentingan pribadi," ucap mantan menteri era SBY ini.