Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI: Program Pendidikan Pram-Doel Sat Set Jawab Kebutuhan Warga

RN - Ketua Komunitas Peduli Pendidikan Jakarta (KPP Jakarta, Cecep Sulaiman mendukung dan mengapresiasi program 100 hari kerja Pramono-Rano, khususnya bidang pendidikan yang tercantum dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor e-0001 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program 100 (seratus) Hari Gubernur - Wakil Gubernur.

“Sangat bagus dan memang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kurang mampu di Jakarta untuk mendapatkan layanan pendidikan yang prima dan berkeadilan,” ujar Cecep di Jakarta, Selasa (6/5).

Ia berharap, Pramono-Rano juga dapat melakukan pembenahan dalam hal kebutuhan guru di setiap sekolah. Sehingga, proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) bisa berjalan baik.

BERITA TERKAIT :
Sekolah Rusak Dibenahi, Guru Honorer Disubsidi Dan Ruang Kelas Dikasih TV Digital 

---

“Saat ini masih ada kekurangan guru-guru mata pelajaran sesuai bidang keahliannya di sekolah. Selain itu, jabatan kepala sekolah yang kosong bisa cepat diisi secara definitif. Saya optimistis Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan bisa segera mengatasi persoalan ini,” kata Cecep.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto menyebut kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Doel) dalam 100 hari kerja sudah langsung menjawab kebutuhan warga yang selama ini belum tertuntaskan.

Perempuan yang lebih dikenal dengan nama Tina Toon mengatakan, bidang pendidikan adalah sektor fundamental untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju generasi emas di tahun 2045.

"Belum genap 100 hari kerja sudah dilakukan pemutihan ijazah. Kemudian, pemutakhiran data serta penambahan penerima KJP dan KJMU," kata Tina saat diskusi Ngobrolin Jakarta (Ngojak) Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta (LIGA Pro Jakarta) di Gedung Gondangdia Lama 25, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/5).

Dalam diskusi yang mengusung tema "Jakarta Belajar dalam Program 100 Hari Pram - Doel, Akankah Terwujud?" itu, Tina Toon menjelaskan, terkait sekolah gratis memang sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu.

"Kalau mau langsung semua anggarannya kan juga harus diperhitungkan. Apakah itu efektif juga nanti harus dari uji coba. Misalnya, nanti dari uji coba di 40 sekolah, nanti kan ada evaluasinya. Contoh, misalnya sekolahnya pun juga harus dipilih. Gak bisa sekolah yang terlalu, misalnya international school," terangnya.

Tina Toon menginginkan, agar semua program yang digulirkan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Untuk itu, adanya Perda Pendidikan nantinya diharapkan dapat merealisasikan layanan pendidikan di Jakarta yang semakin baik.

"Saya senang sekali bisa berdiskusi bersama aktivis-aktivis yang memang benar-benar peduli dengan Jakarta. Masukan-masukan disampaikan untuk layanan pendidikan di Jakarta yang disampaikan tadi sangat konstruktif, sesuai fakta di lapangan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama,Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo memaparkan, 

program Quick Wins yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan dampak luar biasa dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.

"Quick Wins dari program Pak Gubernur dan Pak Wagub benar-benar mudah dijalankan, enggak ribet, tapi berdampak yang luar biasa. Ini terkait dengan layanan masyarakat, langsung menyentuh ke masyarakat," ungkapnya, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko yang berhalangan hadir.

Purwosusilo mengungkapkan, terkait dengan pemutihan ijazah yang masuk program Quick Wins Pramono-Rano sudah dijalankan. Tahap pertama, sudah direalisasikan pada 25 April 2025 untuk 117 penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp596.422.200. 

Kemudian, pada tahap kedua pada 2 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan jumlah 371 penerima manfaat dengan nilai Rp Rp1,09 miliar untuk penebusan ijazah.

"Pemutihan ijazah ini masih berjalan, bagi warga tidak mampu bisa melapor ke Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah dan Satuan Pelaksana Pendidikan di tingkat kecamatan," bebernya.

Ia menambahkan, untuk pemutakhiran data KJP Plus dan KJMU yang juga masuk dalam Quick Wins Pramono-Rano sudah tersalurkan kepada 707.622 peserta didik dari sebelumnya 523.000. Sementara, untuk KJMU kurang lebih mencapai 17.000 yang awalnya 15.648 penerima manfaat.

"Jadi pemutahiran data KJP dan KJMU merupakan Quick Wins dari pimpinan itu sudah dilaksanakan, khususnya terkait KJP Plus," tegasnya.