Dicap Menko SU, Demokrat & PKS Kenapa Sih Benci Terus Dengan Opung Luhut 

RN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Marinves itu diminta untuk mengurus minyak goreng alias migor. 

Tapi, hujatan datang kiri kanan. Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyinggung Luhut Binsar Pandjaitan. Herzaky juga menyinggung akan ada ketidakseimbangan dalam kabinet jika hanya Luhut yang dipercaya Jokowi. 

Bahkan Luhut dicap sebagai Menko Segala Urusan (SU). "Saya hanya bantu saja. Jadi kalau ada tadi Demokrat yang tanya-tanya itu, tanya ke diri dia," kata Luhut di JCC, Selasa (24/5/2022).

Luhut kemudian menjamin persoalan minyak goreng akan segera terselesaikan. Kata Luhut, hal ini bisa terlihat dari suplai yang cukup hingga harga yang berangsur turun.

"Sekarang saya kira insyaallah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai. Ya insyaallah akan beres," ujarnya.

"Supply hari ini sudah cukup, lebih dan sekarang harga sudah mulai turun kita pastikan distribusi jalan, penyaluran jalan, pengawasan jalan oleh Satgas pangan," imbuh Luhut.

Luhut menambahkan, pihaknya juga akan melakukan audit kelapa sawit pada Juni mendatang. Nantinya, semua aspek akan diperiksa dalam audit tersebut.

"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, HGU-nya, HPL, statusnya sudah jelas, kemudian dia punya plasmanya, produksinya, kemudian headquarter-nya," kata dia.

Sementara Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga mengkritik kebijakan Jokowi yang menetapkan Luhut.

Menurut Mardani, keputusan Jokowi kali ini hanya semakin menguatkan sebutan yang ditujukan pada Luhut sebagai menteri segala urusan. Ihwalnya, tak hanya minyak goreng, Luhut juga telah diserahkan tugas mengurus Pandemi Covid-19.

"Kian menguatkan posisi Pak LBP. Istilah menteri segala urusan kian terasa," ungkap Mardani, Selasa (24/5).

Menurut Mardani, langkah Jokowi ini membuat jalannya pemerintah tidak sehat secara keorganisasian. Meski demikian, Mardani menegaskan keputusan itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Tapi itu hak presiden, [meskipun] secara organisasi tidak sehat," ujar Ketua DPP PKS.

Sejauh ini, Mardani menilai Presiden Jokowi mestinya bisa memberdayakan menterinya secara lebih merata. Terlebih, tiap menteri memiliki kemampuan dan portofolio yang berbeda dalam menjalankan tugasnya.