Urusan Migor Perjelas Koalisi Retak, Jokowi Memang Tak Berani Sama Luhut

RN - Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bertambah lagi tugasnya dari Presiden Jokowi. Luhut juga kini mengurusi gejolak minyak goreng di masyarakat. 

Keputusan Jokowi itu menuai sorotan tajam berbagai pihak, namun sebaliknya dengan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Mifahul. Ia justru menilai penunjukan Luhut handel urusan migor sudah tepat.  

"Maksudnya adalah Pak Jokowi memang harus tunjuk LBP. Karena LBP adalah supporting utama Pak Jokowi yang bisa bekerja, bisa merepresentasikan keinginan presidan dalam hal dukungan politik, dukungan dari para oligarki," jelas Adib kepada Radarnonstop.co, beberapa saat lalu.

Menurut dia, penunjukan Luhut juga memperjelas bahwa koalisi kabinet Indonesia Maju dari beberapa parpol yang sudah solid tidak mutlak mendukung Jokowi. 

"Justru kartu truf-nya Pak Jokowi ada di Pak Luhut, makanya semua banyaknya jabatan itu selalu diberikan ke Pak Luhut," ucapnya. 

Jokowi butuh figur yang bisa mengakomodir kepentingan politik para oligarki. Dan, figur itu ada pada Luhut. 

Adib mencontohkan, dalam hal perombakan atau reshuffle kabinet di pemerintahan. Satu-satunya pembantu presiden yang tak berani 'disentuh' Jokowi adalah Luhut. 

"Kan ga berani ketika tidak pernah di-reshuffle tapi ditambah terus jabatannya. Berarti pesannya adalah LBP supporting utamanya," terang dosen FISIP di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini. 

Buktinya, lanjut Abid, meski Luhut mendapat banyak kritikan, termasuk dari partai pengusung utamanya, PDIP, Jokowi seolah tak peduli. 

"Berarti penunjukan LBP sudah tepat, itu alasannya tadi itu karena Pak Jokowi tidak berani sama Pak Luhut," cetusnya.