RN -:Seiring dengan makin terkendalinya pandemi COVID-19, arah kebijakan Program Pemuihan Ekonomi Nasional (PEN) akan lebih antisipatif, responsif, dan produktif.
Adapun anggaran Program PEN akan terus didorong untuk jobs-stimulating recovery dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara Astagatra Webinar Series dengan tema “2022: The Year of Economic Rebound”, Kamis (7/7/2022).
BERITA TERKAIT :Waketum Golkar: Akbar Tandjung Siap Menangkan Airlangga di 2024
Airlangga Hartarto Berduka Dan Prihatin Tragedi Kanjuruhan
Menurut Menko Airlangga, di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik, berbagai risiko dan tantangan global juga terus meningkat dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global.
Tantangan tersebut terkait dengan The Perfect Storm atau 5C yakni COVID-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.
Demikian pula, berbagai lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan.
Misalnya, lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6 persen dan 2,9 persen, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun.
“Dengan adanya berbagai risiko tersebut, pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif,” ujar Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya.
Airlangga membeberkan, beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN dan Subsidi Bunga KUR.
Di luar itu, jelas Airlangga, perang antara Rusia dengan Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi.
Untuk itu, pemerintah saat ini masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kenaikan harga komoditas dalam neraca perdagangan dan ekspor diharapkan dapat menjadi soft absorber dengan tetap menjaga kesehatan APBN.
“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” ujarnya.
Airlangga mencontohkan, beberapa kebijakan perlindungan sosial yang sudah terlaksana yaitu Bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL, warung dan nelayan (BT-PKLWN) dan program pemberdayaan seperti program padat karya, pembiayaan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas SDM serta UMKM.
Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM dan UMKM turut dilakukan dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi digital dan mendorong produktivitas masyarakat.
Begitu pula, berbagai strategi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang telah diterapkan antara lain melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy, sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi UMKM.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga terus mendorong program hilirisasi sebagai upaya pengembangan industri manufaktur, dengan menciptakan struktur industri yang kuat dan bernilai tambah tinggi.
Di samping itu, hilirisasi juga terus didorong agar industri dapat meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia yang berdaya saing global dan berwawasan lingkungan.
“Pemulihan ekonomi di Indonesia merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Kerja sama seluruh masyarakat terutama di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.