RADAR NONSTOP - Tindakan segelintir anggota DPRD DKI Jakarta yang ujug-ujug sidak pembangunan pusat kuliner di Karang Indah, Pluit, Jakarta Utara dinilai tidak pro rakyat.
“Itu tindakan kurang kerjaan, kasihan justru masyarakatnya, dimanfaatin untuk cari popularitas jelang Pileg 2019,” ujar Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Syaiful Jihad, saat dihubungi Radar Nonstop, Rabu (12/12/2018).
Syaiful juga mengatakan, jika pembangunan kuliner tersebut sudah sesuai aturan dan prosedur, dewan jangan malah menghambat penataan Kali Karang.
BERITA TERKAIT :Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
“Pembangunan itu kan sudah sesuai prosedur dan berdampak positif kepada warga sekitar, kok dewan malah melawan kehendak rakyat,” ujarnya.
Syaiful menegaskan, karakter dewan yang seperti ini sangat tidak terpuji dan tidak layak untuk dipilih kembali.
“Kasihan gubernur dan masyarakat jika setiap pembangunan selalu dihalang-halangi segelintir oknum dewan untuk maksud-maksud tertentu,” imbuhnya.
Selebihnya Syaiful menilai, sidak yang dilakukan oleh segelintir oknum DPRD DKI Jakarta ke pembangunan pusat kuliner di Karang Indah, Pluit, Jakarta Utara hanya menghabiskan energi, waktu dan uang.
“Sebaiknya kalau sidak, mestinya para anggota dewan yang terhormat itu bisa memilah dan memilih, mana yang bermasalah dan mana yang tidak, jangan pembangunan yang dikehendaki rakyat dan sesuai aturan yang dihalang-halangi,” tandasnya.