Demokrat Ungkit Taufiq Kiemas Jadi Ketua MPR, Minta Balas Budi Nih?

RN - Kisruh hubungan Demokrat dengan PDIP terus panas. Bahkan, PDIP pernah berucap tidak akan koalisi dengan Demokrat di 2024.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menganggap, Partai Demokrat memiliki peran dalam mengangkat Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR  periode 2009-2013. Andi mengatakan, tanpa dukungan Partai Demokrat, Taufiq tidak menjabat Ketua MPR.

Hal itu disampaikan Andi menanggapi soal pernyataan elite PDIP yang mengaku sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat. "Dulu juga kita kerja sama dengan PDIP, Pak Taufiq Kiemas bisa menjadi ketua MPR, itu dengan dukungan Demokrat," ujarnya.

Andi melanjutkan, ketika itu, Partai Demokrat pemilik kursi terbanyak dengan jumlah 148 kursi. Dia mengatakan, keputusan memilih Taufiq Kiemas untuk menjadi ketua MPR didorong oleh semangat rekonsiliasi.

"Kalau kami tidak setuju dan tidak berkehendak PAK TK jadi ketua MPR, nggak jadi barang itu," ucap mantan Menpora ini.

Andi mengatakan, Partai Demokrat tak mempersoalkan jika PDIP enggan berkoalisi dengan partai berlambang mercy tersebut. Namun, dia memastikan, Partai Demokrat terbuka berkoalisi dengan partai manapun, termasuk PDIP.

"Kalau kita pasti terbuka dengan silaturahim, termasuk dengan PDIP, bahwa kita juga bekerja sama kok, ikut usung Ganjar, Demokrat juga ikut usung kerja sama kita menyusun Pak Ganjar menjadi gubernur di Jawa Tengah," tuturnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi soal peluang PDIP bekerja sama dengan Partai Demokrat. Menurutnya, tidak mudah PDIP menjalin kerja sama dengan Partai Demokrat.

"Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukan hal itu," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6) lalu.

Hasto menuturkan, untuk membangun kerja sama, PDIP perlu melihat ikatan emosional pendukungnya. Dia mengatakan, pendukung PDIP adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik.

"Rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," ujarnya.