RN - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyakini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pimpinan KPK lainnya sangat memahami hukum sehingga sangat memiliki dasar status kasus Formula E yang saat ini masih proses tahap penyelidikan dan berpotensi bisa naik ke tahap penyidikan.
Selain itu, Fernando memastikan Firli dkk tidak melakukan manuver untuk menjegal Anies seperti rumor yang beredar diluar. Dan rumor itu, dibantah langsung oleh pimpinan KPK bahwa tidak ada muatan politik maupun upaya kriminalisasi melainkan penegakan hukum.
BERITA TERKAIT :Jakpro Nyerah Soal Formula E, Iwan Takwin Lempar Handuk?
Bek Liverpool Jadi Bos Tim F1
Bahkan pimpinan KPK mempertegas penyelidikan Formula E akan lanjut terus, tidak terpengaruh dengan deklarasi Capres Anies oleh Partai Nasdem.
"Firli murni ingin menegakkan hukum tanpa ada muatan politik," tegas Fernando Emas, hari ini.
Dia berpesan agar Firli Bahuri segera mengganti tim penyelidik kasus Formula E dengan tim lain, sebab proses penyelidikan kasus Formula E sudah memakan waktu cukup lama dan belum ada kejelasan apakah ditingkatkan ke penyidikan atau dihentikan.
"Saya menduga bahwa di internal komisi anti rasuah tersebut ada yang berpihak pada Anies Baswedan sehingga akan sangat mungkin ada upaya untuk menghambat proses hukum Formula E ditingkatkan ke penyidikan," jelasnya.
"Sebaiknya Firli dan semua pimpinan KPK memanfaatkan penanganan kasus Formula E untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan melakukan penyelidikan secara profesional dan segera menentukan status kasus Formula E," ujarnya lagi.
Dirinya juga berharap jangan ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK saat ini dengan menggiring opini bahwa KPK dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politiknya.
Dicurigai Manuver Politik Nasdem Percepat Pengumuman Pilihan Capres 2024 untuk Jegal KPK Demi Anies
Fernando Emas kembali menekankan bahwa upaya KPK tidak dimaksudkan untuk menjegal Anies Baswedan dalam rangka Pencapresan 2024, karena posisi Anies baru bakal calon dari Partai Nasdem yang koalisinya saja belum jelas.
"Ini hanya momentnya bersamaan dengan proses penyelidikan yang sedang menuju ke tahap penyidikan, sehingga sebagian orang mulai mentafsir seolah-olah ada politisasi dan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan," sebutnya.
Justru kalau menurut Fernando Emas, Partai Nasdem membuat manuver politik untuk menjegal KPK melanjutkan penyelidikan KPK terhadap Anies dengan alasan posisi Anies sudah jadi Capres 2024. Sehingga proses hukum minta dihentikan untuk menghindari kegaduhan.
"Di sinilah Nasdem yang patut dicurigai mempercepat pengumuman Anies capres 2024 karena mau menjegal KPK demi Anies," katanya.
Menurutnya, lembaga antirasuah tidak punya kepentingan politik terkait dengan pencapresan Anies Baswedan. Kepentingan politik KPK tidak lain dan tidak bukan ingin memastikan apakah Anies Baswedan bersih dan bebas dari KKN selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Terlebih-lebih kalau mau jadi Presiden di 2024 ya memang harus bebas dari KKN," ucapnya.
Fernando menambahkan bahwa KPK ingin mempercepat penyelidikan perkara korupsi Formula E, karena KPK mengantisipasi adanya potensi intervensi dari kekuatan politik yang mencoba menghambat KPK memproses hukum Anies dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang sedang jalan.
"Apalagi kalau sampai Anies sudah resmi jadi Capres 2024 maka soalnya makin rumit," terang dia lagi.
"Jadi kepentingan politik KPK dalam kasus Formula E yang diduga melibatkan Anies adalah politik penegakan hukum untuk melahirkan pemimpin yang bersih dan bebas KKN tidak lain dan tidak lebih. Dengan demikian langkah Firli ngegas patut didukung publik," tukasnya.