Biaya Kampanye, PDIP Sesumbar Tidak Sentuh APBN

RADAR NONSTOP - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sesumbar tak menyentuh dana bantuan partai politik (parpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan kampanye Pemilu 2019.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, pihaknya akan memakai sistem gotong royong untuk membiayai kampanye. "Dana dari APBN tidak dipakai untuk pemilu karena di situ dipakai untuk pendidikan politik," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Sekertaris Tim Koalisi Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin ini mengatakan, PDIP adalah salah satu parpol yang memperkuat lembaga kepemimpinan negara lewat kaderisasi parpol. "Kami punya sekolah kepala daerah. Seluruh caleg, bukan hanya mengikuti psikotes, tapi juga mengikuti sekolah partai. Itu dana APBN yang dipakai," paparnya.

Sementara untuk dana kampanye pemilu, Hasto menegaskan, katanya, PDIP memakai sejumlah sumber yakni pertama adalah iuran anggota. Menurut Hasto, PDIP adalah parpol pertama yang punya rekening gotong royong yang diaudit akuntan publik. Sumber kedua, lanjut Hasto, adalah caleg yang bergotong royong. Hasto menjelaskan, dana para caleg itu dikelola sendiri, namun semuanya harus dilaporkan kepada partai.

"Laporannya kami integrasikan bersama-sama ke KPU," ungkapnya.

Sumber ketiga adalah dana dari DPP PDIP yang diperoleh dengan bergotong royong. Hasto menyampaikan, gotong royong sudah menjadi tradisi partainya. Sebagai contoh di Pilgub Jawa Tengah yang lalu, demi memenangkan Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyumbang Rp150 juta untuk kampanye pemenangan.

"Ini model yang kami bangun, sehingga beban tak hanya di calon kepala daerah atau caleg saja, tapi kita pikul bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Di pilpres kami juga gotong royong. Contoh kami ke daerah. Safari politik misalnya. Ini kan gotong royong. Di situ itu yang kami kampanyekan adalah Pak Jokowi-KH Ma'ruf juga," tandasnya.