Kisruh Sesama Anggota Bawaslu Harus Disudahi!

RN - Di tengah persiapan menghadapi pemilihan legislatif (pileg) serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi justru melakukan pergantian pimpinan.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Bekasi, Tomy Suswanto dikonfirmasi, mengiyakan. Menurut dia, pergantian tersebut hanyalah salah satu bentuk penyegaran di Bawaslu Kota Bekasi.

Sementara Komisioner Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kota Bekasi, Iqbal Alam Islam pun senada membenarkan bahwa proses pergantian jabatan pimpinan di lembaganya sesuai hasil rapat pleno pimpinan Bawaslu Kota Bekasi.

BERITA TERKAIT :
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional

---

Saling Serang Pramono-Rano Vs RIDO, Kenapa Kerja Bawaslu DKI Lelet Ya?

---

Jabatan yang diemban Iqbal akan diganti koleganya. Hanya saja, proses pergantian ini masih berjalan oleh Choirunnisa Marzoeki.

Sementara, aktivis Aliansi Pemuda Peduli Bangsa (APPB), Rudi Hartono menyayangkan terjadi perselisihan di tubuh Bawaslu Kota Bekasi higga berujung pergantian pimpinan.

"Hal ini sangat disayangkan terjadinya keributan di tubuh Bawaslu Kota Bekasi sebagai penyelenggara Pemilu yang diributkan persolan tidak jelas," ujar Rudi, Kamis (27/10/2022).

Rudi mengingatkan, dalam UU 15/2011 tentang Penyelengga Pemilu telah merumuskan keberadaan Bawaslu dalam penyelenggaraan harus senafas dan harmonis sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

"Bawaslu ini telah diamanatkan UU untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya Bawaslu pada fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilu," tegasnya.

Ketidak harmonisan di tubuh Bawaslu, menurut Rudi, membuat publik dihadapkan pada situasi tidak sehat ketimbang disuguhi  perkembangan persiapan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

"Mereka lebih banyak diberikan berita soal kisruh antaranggota penyelenggara Bawaslu bukan tidak mungkin jika terus dibiarkan apatisme akan menguat dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu semakin menurun," tegas Rudi.

Rudi menegaskan, kehadiran Bawaslu harus punya nilai lebih dalam demokrasi. Tidak hanya sekadar demokrasi prosedural tetapi juga mengawal demokrasi ubstansial dan pemimpin yang bisa membawa kemajuan, kesejahteraan, keadilan bagi masyarakat.

"Itulah tugas berat dalam mengawal demokrasi ini, maka ketegasan harus dimiliki oleh pengawas pemilu. Bawaslu harus mampu pelaksanaan pemilu mendatang sukses, penyelenggara pemilu dan semua lembaga terkait akan mendapat keuntungan. Salah satunya berupa apresiasi dari masyarakat. Namun jika sebaliknya, akan tercatat dalam sejarah buruk demokrasi dan yang paling dikhawatirkan tidak mendapat kepercayaan publik," tuturnya, mengakhiri.