Rabu,  01 February 2023

4 Pejabat Pemkot Bekasi di Oper ke Lapas Sukamiskin, Ini Daftarnya

Tori/Yud
4 Pejabat Pemkot Bekasi di Oper ke Lapas Sukamiskin, Ini Daftarnya
LP Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat./Radarnonstop

RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Lurah Jatisari, Mulyadi alias Bayong ke LP Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Mulyadi dieksekusi setelah terbukti memberikan suap kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

"Jaksa Eksekutor Eva Yustisiana, (3/11) telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung yang berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana Mulyadi alias Bayong dkk dengan cara dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/11/2022).

BERITA TERKAIT :
Patut Diduga Terlibat, FPPJ Minta KPK Periksa Dirut Sarana Jaya Agus Himawan
Pengawasan Dan Pembinaan Jeblok, Pak PJ Heru Copot Aja Inspetorat

Terpidana Mulyadi alias Bayong akan menjalani pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan, dikurangi masa penahanan dan pidana denda Rp250 juta. Hal ini sebagaimana putusan PN Bandung.

Selain itu, Jaksa KPK juga mengeksekusi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin dan Camat Jatisampurna, Wahyudin ke Lapas Sukamiskin.

Terpidana Muhamad Bunyamin akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan dan pidana denda Rp 250 juta.

Sementara itu, terpidana Wahyudin menjalani pidana penjara selama empat tahun dikurangi dengan masa penahanan dan pidana denda Rp250 juta serta uang pengganti Rp500 juta.

"Kemudian, terpidana Jumhana Luthfi Amin menjalani pidana penjara selama lima tahun dikurangi dengan masa penahanan dan pidana denda Rp250 juta serta uang pengganti Rp600 juta," ujar Ali.

Dalam perkaranya, Rahmat Effendi diduga menerima suap sebesar Rp7,1 miliar, penerimaan uang itu diduga terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Kasus yang menjerat Pepen dan sejumlah pihak yang terjerat bermula dari pemerintah kota Bekasi yang menetapkan APBD-P tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp286,5 miliar.

Ganti rugi dimaksud diantaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar, dan kelanjutan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Sebagai bentuk komitmen, Pepen diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi. Diantaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid.

Selanjutnya pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara, yang merupakan orang-orang kepercayaannya yaitu Jumhana Lutfi yang menerima uang sejumlah Rp 4 miliar dari Lai Bui Min alias Anen.

Selain itu, diduga Wahyudin yang merupakan Camat Jatisampurna menerima uang sejumlah Rp3 miliar dari Makhfud Saifudin Camat Rawalumbu dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Pepen sejumlah Rp100 juta dari Direktur PT. Kota Bintang Rayatri, Suryadi.

Selain itu tersangka Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemerintah Kota Bekasi. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka Rahmat Effendi yang dikelola oleh Lurah Jatisari Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp600 juta.

Disamping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi, Rahmat Effendi diduga menerima sejumlah uang Rp30 juta dari Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin.