Minggu,  28 April 2024

Oknum DPRD Dikabarkan Intervensi Penerimaan PJLP UPPD Pelabuhan Kali Adem

PIY
Oknum DPRD Dikabarkan Intervensi Penerimaan PJLP UPPD Pelabuhan Kali Adem
Oknum anggota dewan inisial MI diduga anggota Fraksi Nasdem saat mendatangi UPPD Dinas Perhubungan di Kali Adem patut diduga melalukan intervensi penerimaan PJLP -Ist

RN - Pendaftaran  Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dibuka pada tanggal 08 Desember 2022 dan ditutup pada tanggal 12 Desember 2022. Kesempatan di buka untuk umum.

Kesempatan yang di berikan pemerintah untuk seluruh warga masyarakat akan posisi PJLP itu kadang membuat kesewenangan politik dan alih-alih pengaruh suatu oknum yang memangku jabatan hingga kesempatan ini menjadi terkesan prioritas bila mana ada titipan dari anggota dewan .

Terlihat pada 13 Desember 2022 kemarin di Pelabuhan Penyebrangan Kali Adem Jakarta Utara, tepatnya di kantor perhubungan terlihat seorang anggota dewan sambangi Dishub di sana dengan mengawal warga yang membawa berkas untuk melamar sebagai PJLP di sana.

BERITA TERKAIT :
Gak Ada Adab, Pj Gubernur DKI HBH Malu Punya Anak Buah Seperti Agustang 
Agustang, Pejabat Dishub DKI Yang Sering Hukum Sopir Angkot Kini Kena Sanksi 

Oknum anggota DPRD inisial MI diduga anggota Fraksi Partai Nasdem mengawal langsung anak buahnya, melalukan penelanan dan intervensi agar bisa di terima sebagai PJLP oleh UPPD Dinas Perhubungan di Kali Adem. 

Salah satu anggota Dishub yang tak ingin disebut namanya membenarkan kalau ada anggota legislatif yang mendatangi pelabuhan penyeberangan kali adem.

“Ya tadi sore sekitar pukul 17.00 ada anggota dewan ke sini, dan sudah pergi lagi lepas magrib tadi,”terangnya.

Sementara itu, Ketua LMK Pulau Kelapa mengatakan warga susah sekali mendapatkan kesempatan menjadi pegawai PJLP di bagian manapun dan dibidang apapun.

Hampir setiap penerimaan PJLP warga selalu mengadu ke LMK, tidak ada kesempatan buat warga karena adanya intervensi dan penekanan dari “para pesohor”.

"Sangat di sayangkan program penerimaan PJLP dari pemerintah hanya untuk segelintir orang dengan punya kepentingan saja. Harap kami adalah pemerintah dalam hal ini segera turun ke lapangan melihat dan mengoreksi langsung ke dinas-dinas terkait di mana lapangan pekerjaan PJLP bisa juga dirasakan oleh orang banyak agar tidak ada kecemburuan sosial,” harapnya.

#Dewan   #PJLP   #Dishub