.png)
RN — Aksi demonstrasi ribuan pengemudi ojek online (Ojol) di Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2025 kemarin menarik perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Hanan A Razak.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan keprihatinannya atas tingginya potongan yang dibebankan oleh aplikator, yang disebut bisa mencapai 20–30 persen bahkan bisa lebih (ada yang mendekati 50 %) dari pendapatan driver.
“Potongan sebesar itu sangat memberatkan para pengemudi, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kami sangat memahami beban yang mereka rasakan,” ujar Hanan, Rabu (21/5/2025).
BERITA TERKAIT :100 Hari Jakarta Kinerja Pramono-Rano, Ini Hasil Penilaian Demokrat DKI
Kritik PSI Untuk Pramono, Bursa Kerja Hamburkan Duit...
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama para perwakilan pengemudi ojol yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI pada Rabu, 21 Mei 2025, Hanan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
“Driver menuntut potongan aplikasi maksimal 10%. Kami akan duduk bersama pemerintah untuk merumuskan regulasi transportasi online yang berkeadilan,” tegasnya.
Hanan menekankan bahwa pengelolaan transportasi online masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Persoalan tidak hanya soal tarif yang adil dan transparan atau payung hukum kemitraan, tetapi juga menyangkut aspek-aspek penting lainnya seperti standar operasional, kelayakan kendaraan, perlindungan sosial, keamanan kerja, hingga integrasi ojol sebagai bagian dari sistem transportasi publik nasional.
“Fraksi Partai Golkar ingin memperjuangkan nasib lebih dari 4 juta pengemudi ojol secara paripurna. Untuk itu, dibutuhkan perumusan kebijakan yang komprehensif agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya adil, tapi juga menjawab kebutuhan nyata para pengemudi di lapangan,” jelas Hanan.
Anggota DPR RI Dapil Lampung II ini juga menyoroti pentingnya menciptakan kemitraan sejati antara aplikator dan mitra driver. Menurutnya, hubungan kerja yang adil harus memberikan keuntungan proporsional sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
“Transportasi online harus menjadi bagian dari sistem transportasi publik yang resmi dan legal. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum yang memadai agar hak-hak para pengemudi, baik online maupun konvensional dapat terlindungi, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna,” pungkas Hanan.
