Tunjangan Reses Naik, DPR Dapat Duit Tapi Prabowo Apes?

RN - DPR gak ada kapoknya. Amarah rakyat yang menggelar demo besar-besaran pada bulan Agustus tak membuat parlemen Senayan kapok.

Sebab kenaikan hampir 100 persen dana reses DPR sama saja merusak Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut kenaikan itu sempat mengagetkannya. Apalagi jumlah besarannya terbilang fantastis.

BERITA TERKAIT :
Heboh Anggaran Reses DPR Naik Rp 702 Juta, Setjen DPR Jangan Jadi Biang Kerok Dan Rusak Prabowo?

---

"Peningkatan nilai tunjangan reses anggota DPR hingga nyaris 100 persen dari periode sebelumnya bak petir di siang bolong," kata Lucius saat dikonfirmasi Republika pada Senin (13/10/2025).

Lucius memandang peningkatan nilai tunjangan reses itu mengejutkan karena jumlah tunjangan sebesar itu baru ketahuan sekarang. Besarnya dana yang kini mencapai Rp 702 juta per anggota dipandang tak sebanding dengan transparansinya.

Gaduh makin riuh lantaran yang dikirim Setjen DPR ke anggota dewan diduga mencapai Rp 756 juta. Tapi hal itu sudah dibantah karena Setjen salah transfer.

"Bayangkan dari Rp 400 juta di periode lalu, sekarang naik ke Rp 702 juta per anggota, per reses," ujar Lucius.

BACA HARIAN RADAR NONSTOP. TERBIT SETIAP HARI SENIN-JUMAT.

Lucius juga mengamati saat huru-hara menuntut penghapusan tunjangan perumahan DPR RI pada akhir Agustus hingga awal September lalu, tunjangan reses ini tak ikut disorot. Sebab menurutnya, masyarakat tak menyangka angkanya sebesar itu.

"Ya memang tunjangan reses dan beberapa tunjangan terkait kunjungan anggota ke daerah pemilihan, tak pernah secara jujur disampaikan ke publik selama ini," ujar Lucius.

Selain soal tunjangan, Lucius menyebut segala sesuatu terkait reses dan kunjungan ke dapil memang jadi informasi "hantu" di DPR. Menurut Lucius, agendanya ada, tetapi apa yang dilakukan, dan seperti apa hasil kegiatan reses dan kunjungan itu selalu saja tak pernah dilaporkan ke publik.

"Karena tak ada laporan, wajar kalau kita kaget dengan kenaikan tunjangan reses itu," ujar Lucius.

Dengan ketiadaan laporan dan pertanggungjawaban dana tunjangan reses itu, Lucius menduga nilai tunjangan reses Rp 700 jutaan per sekali reses per anggota itu sangat mungkin tak semuanya digunakan untuk kegiatan reses. Lucius menduga uang itu justru dipakai untuk keperluan pribadi anggota DPR RI.

"Bayangkan, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang nyaris tertutup, anggota DPR bisa suka-suka memanfaatkan uang Rp 700-an juta setiap kali reses," ujar Lucius.

Lucius menduga anggota DPR bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak kembali ke dapil saat reses, tetapi justru pelesiran ke tempat lain.

"Ya dengan uang Rp 700-an juta tanpa perlu dipertanggungjawabkan secara proper, apa saja bisa dilakukan anggota DPR sesuka mereka. Laporan reses yang tak wajib-wajib banget, bisa diakali dengan pertanggungjawaban fiktif, sekadar memenuhi syarat administratif saja," ujar Lucius.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan parlemen bakal membuat aplikasi yang memungkinkan legislator melaporkan kegiatan reses selama di daerah pemilihan (dapil).

Diketahui, reses adalah kegiatan yang dilaksanakan anggota DPR RI menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat di masing-masing dapil. 

"Nanti itu diwajibkan setiap anggota DPR harus melaporkan kegiatan resesnya dan itu, kan, langsung satu akun satu anggota DPR," kata Dasco kepada awak media, Senin (13/10). 

Legislator Dapil III Banten itu mengatakan nantinya masyarakat bisa mengakses setiap kegiatan anggota DPR selama reses. "Jadi, kalau masyarakat pengen buka, ketik misalnya, Sufmi Dasco, begitu. Ya, dia tinggal buka, dilihat," kata Dasco. 

Disorot Asing 

Tunjangan reses DPR naik juga menjadi sorotan media asing. Laman Reuters memuat artikel berjudul "Indonesian lawmakers get allowance hike after protests against perks". Reuters merujuk pernyataan seorang pejabat Senin (13/10/2025).

"Indonesia hampir menggandakan tunjangan penting bagi anggota DPR... satu bulan setelah membatalkan beberapa tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR dalam upaya meredakan kemarahan publik menyusul serangkaian demonstrasi yang diwarnai kekerasan," tulis laman tersebut.

"Pada bulan Agustus, ribuan mahasiswa, kelompok hak asasi manusia, dan warga sipil lainnya bergabung dalam protes menentang prioritas belanja pemerintah, termasuk kenaikan gaji anggota DPR," tambahnya.

"Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam operasi polisi."

Dikatakan bagaimana kenaikan itu terkait dana reses bagi anggota DPR. Ini diberikan kepada anggota parlemen untuk mendukung pekerjaan mereka di daerah pemilihan masing-masing selama masa yang mulai berlaku pada 3 Oktober.

Setiap anggota DPR kini akan mendapatkan Rp700 juta untuk setiap reses, naik dari sebelumnya Rp400 juta. Perlu diketahui sebanyak 580 anggota DPR di Indonesia mengambil sekitar lima kali reses per tahun

Dana reses dikatakan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan pada bulan Mei, dan dialokasikan untuk kunjungan dan kegiatan di daerah pemilihan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberi pernyataan soal ini.

Kenaikan itu merupakan tunjangan terakhir didasarkan pada periode 2019-2024 dan tidak memperhitungkan kenaikan harga bahan pangan pokok dan biaya transportasi setelahnya. Parlemen juga dikatakan sedang mengembangkan mekanisme pelaporan digital untuk memastikan transparansi, yang akan terbuka untuk publik.