.png)
RN - Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda bikin parno. Dia menyebut ada indikasi krisis ekonomi bangsa Indonesia.
Awalnya, dia mengapresiasi sekaligus sedih terhadap Kemendagri lantaran harus adanya pemangkasan anggaran 2025. Rifqinizamy menyinggung Indonesia berpotensi krisis ekonomi.
Hal itu disampaikan Rifqinizamy dalam rapat kerja Komisi II dan Kemendagri di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Rifqinizamy mulanya mengapresiasi efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kemendagri.
BERITA TERKAIT :DPRD Pandeglang Gak Patuh Prabowo, Masih Bikin Anggaran Makan Dan Snack Rapat
Bantu Korban Kebakaran di Kemayoran, PAM Jaya Diapresiasi Dewan di Kebon Sirih
Diketahui, efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kami memberikan apresiasi, karena serapan anggaran Kemendagri mencapai hampir 97% dan sarapan anggaran BNPP 98,01%," kata Rifqinizamy.
"Di sisi yang lain kita mengapresiasi sekaligus sebetulnya agak bersedih Pak, karena efisiensi anggaran 57,42%, sekarang di Pak Kemendagri tinggal Rp 2.038.635.518.000 triliun, dari awalnya Rp 4.792.328.518.000 triliun sekian," sambungnya.
Rifqinizamy menilai saat ini Indonesia tengah mengalami fase yang sulit. Terlebih, kata dia, adanya kenaikan nilai tukar Dollar AS ke Rupiah.
"Kita menyadari bahwa bangsa ini sedang mengalami fase yang tidak mudah. Tadi Mas Bimo bilang ke saya 'Mas per detik ini Rupiah kita Rp 16.466 per USD', yang kalau kita pake indikator ekonomi makro kira-kira kalau sampe tembus Rp 16.700 kita masuk dalam kategori krisis ekonomi menurut World Bank," jelasnya.
Rifqinizamy pun memahami langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengefisiensi anggaran. Rifqinizamy mengatakan pihaknya akan menunggu revisi anggaran dari Kemendagri.
"Jadi memaklumi, memahami langkah yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran," ujarnya.
"Dan karena itu Komisi II DPR RI menunggu revisi anggaran tahun 2025 dari Kemendagri, yang merupakan konsekuensi dari Inpres yang telah diterbitkan oleh Presiden dan surat Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu terkait efisiensi anggaran," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerapkan efisiensi anggaran di Kemendagri sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025. Tito mengatakan efisiensi itu sebesar 57,46%.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2). Tito mengatakan mulanya pagu anggaran Kemendagri sebesar Rp 4,792 triliun, dan dipangkas menjadi Rp 2,038 triliun.
"Untuk Kemendagri khusus Kemendagri efisiensinya adalah Rp 2,753 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp 4,792 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46%, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp 2,038 triliun lebih atau 42,54%," kata Tito
