Walkot Tri Main Kucuri Rp5 M Jelang Nataru, Dewan Teriak Tak Diajak Ngobrol

RN - Komisi IV DPRD Kota Bekasi mempertanyakan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggelontorkan dana bantuan senilai Rp5 miliar menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023.

Pasalnya, rencana itu tak pernah dibahas bersama Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat.

"Kita ketahui hal ini dari adanya pemberitaan di media online bahwa Pemerintah Kota Bekasi lewat Plt. Wali Kota Bekasi akan membagikan bantuan dana sebesar Rp5 miliar dalam rangka Nataru," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, H. Sholihin.

Apalagi kebijakan ini terkait kepentingan masyarakat, hemat dia, idealnya komisi terakhir diajak komunikasi.

"Kami menyarankan, ketika ada suatu kebijakan terkait kepentingan masyarakat, idealnya berkomunikasi dengan Komisi IV DPRD dan leading sector untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang buat kepentingan masyarakat," kata Sholihin.

"Hingga kini saya belum dapat informasi secara formal. Kita dengar adanya kas anggaran Rp5 miliar, itu anggaran (APBD) dari mana?" tanya Gus Shol - sapaan akrabnya kepada Radarnonstop.co, Kamis (15/12/2022).

Jika diambil dari Anggaran Belanja tak Terduga (BTT), menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan ini, sah-sah saja. Akan tetapi, harus ada persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi. Namun dari pemberitaan yang ada, uang miliaran digelontorkan pemkot untuk menekan inflasi di Kota Bekasi.

"Karena apa? karena untuk Nataru kebutuhan bahan pokok ini pastinya melonjak. Jadi pemerintah memfasilitasi agar daya jual belinya ada, cakep sih, tapi kalau saya boleh mengusulkan memberikan bantuan itu kepada warga yang lanjut usia (lansia) karena mereka itu sudah tidak produktif," imbuhnya.

Lebih lanjut, hemat dia, pemkot berkomunikasi dengan DPRD, khususnya Komisi IV terkait rencana tersebut.

"Kemarin saat di Bandung bersama teman-teman Komisi IV saya ada membicarakan rencana akan memanggil/mengundang Dinas Sosial dalam waktu dekat ini untuk menyikapi kebijakan tersebut. Polanya bagaimana, skemanya bagaimana, sebab tidak belum tahu kriteria warga seperti apa yang mendapatkan bantuan? Jadi, jangan sampai kebijakan yang bagus ini tapi nantinya ada hal-hal yang tidak baik (bertentangan dengan hukum - red)," tegasnya mengakhiri.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyatakan akan memberikan bantuan kepada warga Kota Bekasi yang terdampak kenaikan harga akibat inflasi.

"Akan kami keluarkan anggaran kurang lebih Rp5 miliar di minggu depan. (Bantuan) ini terkait dengan inflasi," jelas Tri, Senin (12/12/2022).

Tri menyebutkan bahwa Anggaran Rp5 miliar itu akan dibagikan ke total 18.000 KK dengan nilai masing-masing bantuan sebesar Rp250.000. Dana bantuan itu berasal dari anggaran belanja tak terduga (BTT) APBD tahun 2022.

Selain memberi bantuan, Pemkot Bekasi juga menggelar operasi pasar murah di enam kecamatan. Dengan digelarnya operasi pasar murah, maka diharapkan harga kebutuhan pokok di Kota Bekasi menjadi lebih stabil.