Dua Bulan Jadi Pj, Benarkah Heru Antitesa Anies? Begini Kata Aktivis..

RN - Kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam kurun dua bulan ini banyak mendapat sorotan.

Bahkan, ada sebagian kelompok yang menilai Heru diplot untuk menihilkan jejak Anies Baswedan di Jakarta.

Diketahui, ditunjuknya Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menjadi refresentasi Pemerintah Pusat untuk menyinergikan kebijakan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BERITA TERKAIT :
Jakarta Masih Banjir, Pj Teguh Mulai Galau Dan Pusing?

---

Berbagi Ide Dan Asah Kepemimpinan Songsong Jakarta Kota Global, FPPJ Gelar Kemah Aktivis Muda Di Ragunan

---

“Saya pikir dua bulan ini, ada indikasi PJ ini memang sengaja didesain oleh pemerintah pusat untuk menihilkan apa yang sudah dicapai oleh gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro di Jakarta, Senin (19/12/2022).

Hal ini diungkapkan Gigih saat FGD Jakarta Initiative bertajuk” Teropong Kebijakan 2023 PJ Gubernur DKI Jakarta”.

Menurutnya, Kebijakan yang diambil Heru seringkali tidak sejalan dengan kebijakan yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan.

“PJ ini selalu bermanuver yang penting bukan Anies. Dulu soal penghapusan anggaran jalur sepeda, terbaru soal pergantian slogan baru Jakarta. Padahal, slogan itu refresentasi visi Gubernur, sedangkan PJ ini kan bukan hasil dari pemilihan kepala daerah,” katanya.

Aktivis Jakarta Initiative, Jim Lomen Sihombing menilai tugas Heru Budi Hartono di Jakarta adalah untuk tiga hal, yakni menanggulangi banjir, kemacetan dan tata ruang. 

Namun, tegasnya, tugas yang diberikan Presiden RI Joko Widodo itu menegaskan bahwa Anies Baswedan telah gagal mengelola Jakarta.

“Saya sederhana melihatnya, tugas Pj mengatasi banjir, macet dan tata ruang terkesan menegaskan dari pemerintah pusat bahwa Anies gagal. Anies hanya mempersolek Jakarta,” katanya.

Namun, penegasan itu akan semakin terlihat jika Heru Budi Hartono membuka kembali ruang untuk reklamasi di Jakarta. Sebab, ucapnya, Anies dengan tegas menolak adanya reklamasi itu.

“Kita lihat satu poin saja, bagaimana soal penolakan reklamasi di pesisir Utara. Anies jelas sudah tegas menolak reklamasi. Sedangkan rival politik, masih menginginkan reklamasi itu tetap ada. Kalau Heru membuka ini lagi, maka semakin jelas dia antitesa Anies,” katanya.

Di sisi lain, tegasnya, aksi Heru mengganti Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pun menuai polemik.

Menurutnya, Heru tidak hanya akan mengganti Sekda namun akan kembali mengkonsolidasikan birokrasi di Jakarta untuk kepentingan pemerintah pusat pada Pemilu 2024 mendatang.

“Saya yakin, tidak lama lagi Heru akan mengkonsolidasikan kembali birokrasi di Jakarta, baik promosi ataupun mutasi. Ini diperlukan untuk melihat peta birokrasi mana yang dulu orangnya Anies, mana yang bukan,” tandasnya.