OTT KPK Lagi Diusik, Ucapan Luhut Diamini Mahfud, Ini Jawaban Tegas Novel

RN - operasi tangkap tangan (OTT) lagi diusik. OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak bagus untuk negeri

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut OTT tidak bagus.

Ucapan Luhut itu saat acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta pada Selasa (20/12/2022).  

“OTT, OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan,” kata Luhut.

Awalnya, Luhut banyak berbicara soal digitalisasi dan e-katalog. Menurut dia, digitalisasi akan membuat celah korupsi semakin tertutup.

“Kalau sudah masuk. Itu uangnya di situ, sudah berapa ribu triliun. Apa yang mau dikorupsi lagi,” ujarnya.

Luhut juga tak menampik bahwa siapapun yang korupsi pasti bakal ketahuan. Namun, dia mendorong penerapan pencegahan yang lebih maksimal di berbagai sektor.

Lebih lanjut, Luhut meminta KPK agar tidak sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik maka celah korupsi akan tertutup.

“Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh. Kami mau bersih-bersih amat di surga saja kau. Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main,” tuturnya.

Diamini Mahfud

Ucapan Luhut diamini Menko Polhukam Mahfud Md. Tapi, mantan penyidik KPK, Novel Baswedan menilai kalau OTT adalah untuk mengungkap aksi korupsi.

Novel mengatakan OTT biasanya terkait transaksi suap-menyuap penyelenggara negara. Menurutnya, praktik suap merupakan induk dari korupsi.

"OTT kasusnya suap, yang merupakan induk korupsi. OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak, pelaku tidak bisa mengelak," cuit Novel dalam Twitter pribadinya, seperti dikutip, Selasa (20/12/2022).

Novel mengatakan setiap praktik suap pasti ada kepentingan di baliknya. Kerugian negara juga tak akan terjadi jika di-OTT.

"Suap pasti ada kepentingan di baliknya, bila di-OTT maka kerugian negara tidak terjadi. @KPK_RI perlu sosialisasi agar pejabat tidak resisten dengan OTT," tulisnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menilai apa yang disampaikan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan soal KPK tak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat tak salah. Dia sepakat dengan Luhut agar pemerintahan membuat sistem berbasis digital.

"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya," kata Mahfud saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (20/12).

Mahfud kemudian menyinggung Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang sengaja dicanangkan pemerintah untuk menutup celah kemungkinan korupsi. Menurutnya, MenPAN-RB sudah mengirim draf Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk nantinya diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi peraturan presiden residen (perpres).

"Itulah sebabnya pemerintah pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai, maksudnya agar transaksi tak bisa memberi celah pada korupsi. Saat ini kita juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," ujarnya.

"Pekan ini MenPAN-RB sudah mengirimkan draf SPBE kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi. Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?" imbuhnya.