Ditanya Soal Beras Bansos Busuk, DPRD DKI Kompak Diam

 

RN - Beras Bansos busuk di Gudang Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur masih heboh. Kali ini terkuak beberapa nama politisi DPRD DKI Jakarta yang namanya diseret-seret.

Para politisi Kebon Sirih itu disebut-sebut namanya karena diduga ikut cawe-cawe. Yang bikin heboh lagi adalah akun Kurawa (Rudi Valinka) menyebut beberap nama dan asal partai.

BERITA TERKAIT :
Mayjen TNI Ariyo Jadi Kasetpres, Karir Eks Pj Gubernur DKI (HBH) Tamat

---

Macet DKI Makin Parah, Begini Cara Ngeles Pj Gubernur Heru

---

Dari Fraksi PDIP misalnya disebut inisial SYL dan PDP. Fraksi Demokrat yakni WT. Sayangnya saat dihubungi para politisi tersebut enggan menjawab.

Mereka kompak menjawab tidak tahu. Aksi bungkan juga dilakukan oleh mantan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Begitu juga dengan Rani Maulani yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Riza dan Rani kompak diam dan enggan menjawab.

Padahal, dalam listing yang dipublikasi akun Kurawa (Rudi Valinka) ada beberapa nama politisi asal Gerindra yang disebut-sebut mendapat porsi paling besar dalam proyek pengadaan beras Bansos saat Covid-19.  

Sementara Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH menjawab soal viralnya beras bansos yang beredar di media sosial pada 9 Januari 2023.

Menanggapi hal ini, HBH mengaku tidak tahu menahu soal kasus dugaan korupsi tersebut. “Saya enggak tahu, itu kan lama (programnya). Udah lama,” kata Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.

Heru menjelaskan, selama ini pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai rekonsiliasi data penerima bansos. Bahkan, menurutnya, pembahasan itu sudah dilakukan hingga 3-4 kali.

“Saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya enggak paham,” jelasnya.

Beredar melalui sebuah thread di Twitter, tudingan yang membeberkan kronologi dugaan korupsi bansos Pemprov DKI.

Dalam utas tanggal 9 Januari 2023 lalu, tudingan itu mengatakan bahwa temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19.

“Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi,” tulis tudingan itu.

Disebutkan, Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai Rp2,85 triliun. Sontak hal ini pun menimbulkan tanda tanya baginya.

“Tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya apakah karena status perusahaan yang masih Perum (perusahaan umum) sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya,” ujar tudingan itu.

Lebih lanjut, tudingan itu juga membeberkan dugaan sejumlah temuan mengenai kasus ini. Di antaranya adalah lokasi gudang penyimpanan bansos milik Perumda Pasar Jaya.