DPRD DKI Harus Bentuk Pansus, Usut Keterlibatan Pasar Jaya & Mafia Pasar?

RN - Desakan agar jajaran direksi Perumda Pasar Jaya dikocok ulang kembali mencuat. DPRD DKI Jakarta diminta untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membenahi pengelolaan pasar-pasar tradisional di ibu kota.

Diketahui saat ini Perumda Pasar Jaya dipimpin oleh Agus Himawan Widiyanto. Ia ditunjuk pada tahun 2023 menggantikan Tri Prasetyo. "Kasus mafia pasar bisa menjadi pintu masuk DPRD membentuk pansus," tegas pengamat politik, Adib Miftahul, Minggu (19/10). 

Adib menyatakan, pengelolaan pasar di Jakarta amburadul. "Harus ada langkah berani dari Pramono untuk segera melakukan kocok ulang," bebernya. 

BERITA TERKAIT :
Dirut Pasar Jaya Gak Ada Inovasi, Pasar Sepi & Pedagang Banyak Yang Bangkrut 

---

Pasar kata Adib adalah pendongkrak ekonomi masyarakat bawah. "Kalau becek, banjir dan tak dirawat tapi pedagang hanya dimintai duit gimana jadinya. Apalagi ada mafia pasar," bebernya. 

Adib menduga mafia pasar terjadi di beberapa pasar yang ada di Jakarta. "Coba aja cek itu Pasar Jaya," ungkapnya.

Mafia Kios 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta membongkar mafia kios di Pasar Barito, Jakarta Selatan. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta pasar lain dilakukan pengecekan agar tak terjadi kasus serupa.

"Saya sangat menyayangkan hal itu baru diketahui sekarang, baru diungkapkan oleh Dinas PPKUKM, artinya Dinas PPKUKM sudah mengecek dari awal, ini sudah lama berdirinya pasar Barito," kata Nova kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

Nova mengatakan Dinas PPKUKM memiliki tugas dan fungsi untuk membina UKM yang berjualan di lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem). Nova meminta 'mafia kios' ini ditindak.

"Saya kira nanti ke depannya cek ada di tempat lain, loksem dan lokbin yang lain, apakah nantinya ada kejadian seperti ini apa enggak, jangan satu ini aja. Karena kalau kita lihat masalah Barito kan udah lama, udah bertahun-tahun, kenapa mesti sekarang baru diketahui," tutur dia.

Di Pasar Barito ini, Dinas PPKUKM menepukan bahwa fenomena 1 pedagang memiliki 10-15 kios. Pelaku kemudian menyewakan kios itu kepada pedagang kecil. Nova meminta Dinas PPKUKM melakukan pembinaan dan penindakan.

"Terkait masalah ini menjadi concern kita juga, apakah nanti ada rapat kerja coba nanti saya tanyakan juga," kata Nova.

EDISI CETAK HARIAN RADAR NONSTOP. BAROMETER POLITIK JAKARTA

Dinas PPKUKM DKI Jakarta sebelumnya mengungkap praktik penyalahgunaan izin sewa kios di Pasar Barito. Dari total 158 kios, sebanyak 58,9% atau 93 kios ternyata dikuasai segelintir pedagang dan disewakan kembali kepada pedagang kecil.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan ada pedagang yang bahkan menguasai hingga 15 kios sekaligus. Praktik ini terjadi hampir di seluruh blok, mulai zona hewan peliharaan, buah dan parsel, hingga kuliner.

"Beberapa tahun terakhir, 58,9% atau 93 kios dari total 158 kios yang ada di Pasar Barito dikuasai hanya oleh sejumlah pedagang," kata Ratu dalam keterangan, Jumat (17/10).

Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung masih slow. Pramono tak ingin mempersoalkan kondisi masa lalu dan lebih memilih fokus pada penataan ulang agar pemanfaatan lahan pasar lebih adil.

"Intinya begini, di Pasar Barito saya benar-benar secara beriktikad baik untuk memberi ruang dan kesempatan kepada para pedagang. Saya sebenarnya sudah mendengar itu," kata Pramono di Jakarta Timur, Sabtu (18/10/2025).

Ia menegaskan tidak ingin terlalu jauh menyoroti penyimpangan yang terjadi sebelumnya dan memilih menyelesaikan dengan pendekatan solutif. Menurutnya, penataan harus dilakukan tanpa menimbulkan kegaduhan atau merugikan pedagang kecil.