Jumat,  22 November 2024

Tumpukan Beras

Banyak DPRD DKI Keseret, Mensos Risma Geleng Kepala, KPK Siap Bergerak Usut Bansos

RN/NS
Banyak DPRD DKI Keseret, Mensos Risma Geleng Kepala, KPK Siap Bergerak Usut Bansos
Ilustrasi

RN - Dugaan beras Bansos di DKI Jakarta yang bermasalah kian heboh. Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini alias Risma enggan ikut campur.

Sementara KPK mengaku siap bergerak. Isu dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 senilai Rp2,85 triliun. Pada bansos tersebut diketahui juga terdapat temuan 1.000 ton beras untuk bansos Covid-19 di DKI Jakarta yang membusuk dan berwarna kuning.

"Aku enggak bisa jawab. Kita enggak pernah kasih beras selama dua tahun ini. Kita tidak kasih beras ke masyarakat,"ujar Mensos Risma saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta.

BERITA TERKAIT :
Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor

"Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun," cuit laman Twitter @kurawa yang diunggah 9 Januari 2023 lalu.

Aku Kurawa menjelaskan awal mula menerima informasi dari seseorang dengan temuan penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020 yang masih tersimpan di sebuah gudang kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Dalam unggahannya, gudang itu disewa oleh Pasar Jaya untuk menyimpan beras bansos tersebut. Didalamnya, Kurawa menemukan banyak tumpukan karung berisikan beras bansos milik DKI.

Diketahui sebanyak 1.000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg dengan kondisi 100% rusak dan membusuk. Bahkan, beras tersebut sudah tidak layak apabila dikonsumsi hewan.

Saat karung tersebut dibuka, terlihat jelas beras yang telah berjamur hingga menghitam. Bahkan ketika bersentuhan dengan tangan pun, beras tersebut langsung hancur seperti tepung.

Juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, menanggapi beredarnya narasi soal dugaan korupsi program bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.

Ali berjanji akan mengecek soal isu itu. Kata dia, KPK tidak akan pandang bulu walaupun banyak politisi terseret. "Kami akan cek," janjinya.