Mujiyono Diminta Segera Bertindak, Beras Busuk DKI Rusak Citra AHY

RN - Heboh beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya bisa menyasar suara partai. Bagi partai yang kadernya terseret sebaiknya segera bertindak.

Analisa itu diungkapkan para pengamat politik seperti Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan dan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada radar nonstop, Senin (16/1).

Tamil menyatakan, Mujiyono sebagai ketua DPD Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta harus bertindak tegas. Sebab, isu beras busuk Bansos bisa merusak citra Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai ketua umum.

Saat ini kata Tamil, AHY yang sedang digadang-gadang menjadi cawapres bisa terganggu. "Jangan ada kesan pembiaran kepada kader yang bermasalah," ungkpanya.

Tamil melanjutkan, persoalan tersebut dianggap bisa merusak elektabilitas suara partai berlambang mercy di DKI Jakarta yang telah terbangun bagus setelah dipimpin AHY.

"Demokrat sedang mengalami tren positif di mata masyarakat. Saya kira kader-kader demokrat yang namanya tercatut dalam skandal bansos ini harus klarifikasi. Jika diam tentu kita bertanya, ada apa dengan diamnya itu?" jelas Tamil.

Hingga berita ini diturunkan belum ada bantahan dari Demokrat DKI maupun anggota DPRD Fraksi Demokrat yang namanya dibeber akun Kurawa.

Hal senada dikatakan Adib Miftahul. "Demokrat harus ambil langkah cepat kepada kader yang terseret skandal Bansos. Jangan sibuk setelah KPK bergerak," ungkapnya.

Akun Kurawa yang bikin heboh menyebut beberapa nama kader yang diduga ikut cawe - cawe beras Bansos DKI 2020 - 2021.

“Jika AHY diam saja, tidak ada tindakan, bahkan tidak melakukan investigasi internal maka kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat bisa berkurang. Tentu saja hal ini akan menggerus suara di Pemilu 2024 di DKI,” ungkap Adib.

Diberitakan sebelumnya, beredar di media sosial melui utas atau thread di akun Twitter @kurawa terkait kronologi dugaan korupsi bansos Pemprov DKI tahun 2022.

Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp 2.85 triliun.

Akun @kurawa mengatakan temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19.

Dalam dokumen yang diunggah akun@Kurawa itu, terdapat nama, asal partai dan lembaga yang cawe - cawe beras Bansos DKI Jakarta 2020.

Khusus kader atau politisi Partai Demokrat yang disebutkan oleh akun @Kurawa diantaranya: Taufiqurrahman (CV. Nuna Sinar Mentari), Wita (PT Tokokarya Multiniaga) AS (PT Gilang Perkasa Pangan), Desi dan MS.

Sementara itu hingga kini KPK masih menunggu laporan dari masyarakat.

"Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, kami silakan bisa melaporkan kepada KPK. Sehingga kemudian tindak lanjut dari KPK akan lebih mudah melakukan verifikasi telaah dan juga pengayaan informasi," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023).