.png)
RN - Karir mantan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tamat. HBH sapaan akrabnya masa jabatannya tidak diperpanjang dan balik ke Istana Negara.
Di Istana, jabatan HBH sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) juga bakal lenyap. HBH bakal diganti.
Jabatan untuk eselon I itu segera diisi oleh anggota TNI aktif. Adalah Mayjen TNI Ariyo Windutomo mendapat promosi sebagai Kasetpres menggantikan Heru Budi Hartono.
BERITA TERKAIT :Macet DKI Makin Parah, Begini Cara Ngeles Pj Gubernur Heru
Pelantikan Ariyo masih menunggu Keppres yang akan diteken Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Mayjen TNI Ariyo Windutomo tercatat sebagai alumni Akmil 1996 yang ketiga sandang pangkat bintang dua. Mayjen TNI Deddy Suryadi menjadi orang pertama sandang bintang satu dan bintang dua.
Diketahui, sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI kembali berganti posisi. Sebanyak 76 perwira tinggi (pati) di tiga matra mendapat penugasan baru.
Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 76 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 46 Pati TNI AD, 18 Pati TNI AL, dan 12 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Seperti diberitakan, jabatan HBH sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Teguh Setyabudi.
Jabatan baru Teguh Satyabudi tersebut tertuang dalam Keppres No 125P tanggal 16 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta.
Kabar beredar, dicopotnya HBH dari jabatan Kasetpres karena saat memimpin Jakarta selama kurang lebih dua tahun disebut-sebut banyak masalah.
HBH juga terkesan eksklusif dalam memimpin. "Pak Prabowo butuh orang loyal, berani dan elegan. Pak Ariyo Windutomo saya rasa cocok untuk menjadi Kasetpres," tegas sumber dari Partai Gerindra yang namanya enggan disebutkan.
