Pj Gubernur DKI Si Kuping Tipis, Dikritik Baper Dan Ngambek?

RN - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sepertinya berkuping tipis. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) diduga ngambek karena dikritik.

HBH sapaan akrab Heru meminta agar tak dikambinghitamkan dan meminta agar Anies Baswedan berlaga saja di Pilgub Jakarta. 

PKB Jakarta menilai kritikan yang disampaikan Anies terkait pemotongan program manfaat untuk warga Jakarta adalah hal yang wajar.

Diketahui sejak Jakarta dijabat HBH banyak program pro rakyat yang berantakan. Sebut saja jalur sepeda yang dibongkar, KJP Plus berantakan, beasiswa mahasiswa atau KJMU diacak-acak dan terakhir guru honorer dipecat secara lisan. 

"Pak Anies ini kan sekarang sebagai warga masyarakat Jakarta, sudah sewajarnya sebagai masyarakat mengkritisi, ada memberikan saran kepada pemimpin Jakarta saat ini, Jakarta kan hari ini dipimpin Pj Gubernur, wajar sebagai warga Jakarta apalagi mantan gubernur mengkritisi kebijakan yang ada," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

Menurut Hasbiallah, Heru Budi tidak perlu merasa dikambinghitamkan. Menurutnya apa yang disampaikan Anies adalah kritik terhadap kebijakan pemimpin Jakarta.

"Ya nggak perlu, masak setiap warga Jakarta yang mengkritisi dianggap dikambinghitamkan, kan nggak bisa juga. Kan kebijakan nggak apa-apa, masak nggak boleh mengkritisi kan untuk tujuan lebih baik buat masyarakat Jakarta, presiden aja dikritik kenapa Gubernur nggak boleh dikritik," tutur dia.

Hasbiallah mengatakan Anies belum resmi terdaftar sebagai calon gubernur Jakarta di KPU. Sehingga, kata dia, Anies statusnya adalah warga Jakarta.

"Status Pak Anies kan hari ini masyarakat Jakarta. Kan Pak Anies belum daftar ke KPU, kecuali bilang mengkambinghitamkan kalau Pak Anies sudah daftar di KPU, ini kan belum," tutur dia.

PKS DKI Juga memberikan tanggapan soal pernyataan Heru Budi yang meminta tidak dikambinghitamkan. PKS menyinggung soal pemimpin harus siap dikritik.

"Saya kira Pak Heru tidak perlu bereaksi seperti itu, hal seperti itu biasa, kalau kita jadi pemimpin harus siap dikritik fokus saja pada melayani masyarakat agar masyarakat yang menilai. Pemimpin tidak boleh reaktif," kata Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat dihubungi terpisah.

Namun demikian, Aziz mengapresiasi niat baik Heru Budi untuk memperbaiki data penerima manfaat program bantuan sosial di Jakarta. Apa yang dilakukan Heru Budi dinilai sudah sesuai aturan.

"Kami apresiasi niat baik yang dilakukan oleh Pj Gubernur saat ini, untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada secara dejure," tutur dia.

Aziz kemudian menyinggung fakta yang terjadi di lapangan terkait penerima manfaat. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengaku banyak mendapatkan permintaan bantuan soal hilangnya manfaat yang selama ini diterima warga.

"Namun secara defacto di lapangan langkah tersebut menghilangkan manfaat yang selama ini diterima oleh rakyat kecil. Hal itu tidak dapat dipungkiri karena begitu banyaknya permintaan advokasi masyarakat pada DPRD DKI terkait hilangnya manfaat yang selama ini diterima," tutur dia.

Aziz menyebut keluhan yang disampaikan masyarakat itu terkait hilangnya penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga penghapusan KTP Jakarta.

"Banyak juga yang lain seperti KJMU, KTP-nya dicoret, BOTI, santunan lansia yang dikurangi. Ya itu terjadi di lapangan apapun alasannya," katanya.

Lebih lanjut, Aziz menilai kritikan yang disampaikan Anies sah. Menurutnya, Anies sebagai bakal calon gubernur sedang mensosialisasikan program-programnya.

"Toh masyarakat yang akan menilai setiap kebijakan yang dihasilkan oleh seorang Gubernur. Dan sah saja Pak Anies sebagai Bacagub mensosialisasikan program-programnya ke depan untuk kemenangan," tutur dia.