Soal Sodetan Ciliwung, Kok Bisa Menteri PUPR Basuki Salah Data Dan Asal Jeplak Ya

RN - Sodetan Ciliwung yang lagi heboh ternyata diklarifikasi. Nampaknya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono salah data soal sodetan Kali Ciliwung.

Awalnya, isu Kali Sodetan Ciliwung heboh terkait mandek selama enam tahun terakhir sempat memicu kontroversi.

Dalam penjelasan terbaru selepas Rapat Pembangunan Jalan Daerah di Istana Negara, Rabu (26/1/2022), Menteri Basuki menegaskan, dari 2015 memang baru dikerjakan lagi pada 2021.  

BERITA TERKAIT :
Jakarta Bakal Hujan Lagi, Siap-Siap Macet Horor 

---

Hujan Sebentar Dan Tak Besar, Jalanan DKI Sudah Ngambang 

---

Pada Agustus 2021, Basuki meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selain Basuki hadir pejabat lain, seperti kepala KSP Moeldoko, Menko Maritim Marves Luhut Binsar Panjaitan, termasuk gubernur DKI saat itu Anies Baswedan.

?Ya kan ada di table (papan tabel waktu di sodetan kali ciliwung), yang 600 meter di outlet dari 2014 sampai 2015 selesai. Okey, baca gak? Yang sekarang ini dari 2021 mulai kerjanya, akhir 2021. Jadi setelah 2015 baru 2021 lagi baru mulai," aku Basuki.

Berarti komunikasi dengan Pak Heru berjalan baik dibanding enam tahun sebelumnya seperti apa?

"Ampuunn booosss," kilah Basuki.

Sementara anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar mengatakan, proyek sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Ia menjelaskan, alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui, karena pelaksanaan pembangunan dari APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan.

Sebelum proyek sodetan Ciliwung bisa dilanjutkan, bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan.

"Pak Heru adalah pelaksananya, tapi anggarannya kami setujui di zaman (periode terakhir) Pak Anies, anggaran yang berjalan sekarang ini sudah disusun tahun lalu," kata Hasan Basri seperti dikutip dari Antara, Selasa (25/1/2023).

"Proses pengerjaannya kan bertahap. Tapi mungkin sebelum ini, sudah ada pelaksanaannya hanya belum selesai saja, begitu," ujarnya.