Alasan Kunker & Konsultasi, Pejabat Daerah Hobi Plesiran Ke Jakarta 

RN - Pejabat daerah ternyata hobi plesiran di Jakarta. Dengan alasan kinjungan kerja alias kunker, para pejabat datang ke Jakarta. 

Alasan lainnya adalah konsultasi ke kementerian. Jalan-jalan ke Jakarta memang nyaman buat para pejabat. 

Sebab mereka mendapatkan uang perjalanan dinas dan bisa berlibur. Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong sosialisasi program-program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak lebih tinggi dibandingkan intevensi kegiatannya. 

Hal ini disampaikan Azwar agar program kementerian/lembaga dan pemda lebih terukur.

Bahkan, kata Azwar, sosialisasi bisa dilakukan secara daring jika membutuhkan jarak dan waktu.

"Diperlukan pemahaman yang baik di sektor tata kelola kita bersama, maka kalau perlu ke depan teman-teman Pemda tidak harus sering-sering ke Jakarta, pemerintah, kementerian lembaga dan pemerintah daerah bisa bersama-sama misalnya menjelaskan program-programnya dengan Zoom," kata Azwar dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Ferm Sensus Penduduk 2020, Senin (30/1/2023).

Sebab, kata Azwar, jika seluruh urusan Pemerintah daerah harus konsultasi ke Jakarta akan menambah biaya perjalanan dinas. Karena itu, di KemenPAN RB kata Azwar, telah dibuat kebijakan ruang konsultasi tanpa harus ke Kantor KemenPAN RB.

Diantaranya melalui Chatbot di KemenPAN RB maupun tim yang ditugaskan untuk melayani konsultasi.

"Kami sudah putuskan hari Selasa hari SDM aparatur, kalau Kementerian lembaga mau nanya soal jabatan fungsional, soal mutasi dan seterusnya, nggak perlu datang ke Kemenpan RB enggak harus berkali-kali datang ke kantor regional ke BKN, silahkan telepon ke Mas Beni nomornya sekian, silakan ikuti Zoom dan seterusnya dan seterusnya. karena kalau mereka dari luar Jawa misalnya yang sangat jauh datang ke Jakarta perjalanan dinasnya tentu akan terkuras," kata Azwar.

Dalam kesempatan itu, Azwar juga meluruskan anggaran terkait penanganan kemiskinan Rp500 triliun yang tidak terserap maksimal karena lebih banyak untuk perjalanan dinas. MenPAN menyebut pernyataan itu sebagai contoh dari logical framework pengentasan kemiskinan.

Dia menjelaskan, anggaran terkait kemiskinan tersebar di 17 kementerian/lembaga sebesar Rp431 Triliun. Namun, jika ditambah dengan anggaran di TNP2K serta pemerintah daerah, berdasarkan data dari kementerian keuangan itu totalnya menjadi Rp526 Triliun.

Karena itu, Azwar berharap tata kelola anggaran kemiskinan tersebut bisa efisien agar terserap lebih banyak untuk program penurunan dibandingkan sosialisasi.