RN - Menteri Sosial Tri Rismaharini ngeluh. Dia curhat anggaran untuk Kemensos 2023 sebesar Rp 78,1 triliun. Angka ini lebih kecil dari 2022 yang sebesar Rp 78,3 triliun.
"Tahun ini (anggaran) malah turun. Yang dulunya 2022 itu Rp 78,3 triliun, 2023 turun Rp 78,1 trulin," jelasnya.
Risma juga curhat soal dana bantuan sosial alias bansos diblokir mencapai Rp 412,08 miliar.
BERITA TERKAIT :19,9 Ribu Ibu Hamil Kurang Energi, Sri Mulyani Sebut Anggaran Kesehatan Rp187,5 T
Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
"Anggaran 2023 ini turun sekitar Rp 300 miliar. Nah kemudian ini diblokir Rp 412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal," katanya dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/2/2023).
Padahal menurutnya, dana yang diblokir termasuk bantuan sosial (bansos). Menurut Risma jika anggaran sudah disetujui DPR mestinya pihaknya bisa langsung menggunakannya. Ia pun mengaku sudah bersurat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Saya sudah sampaikan ke bu Menkeu. Bu, kalau sudah disetujui DPR kan mestinya kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh pak, kita diblokir Rp 400 miliar ini," lanjutnya.
Namun menurut Risma, hingga sekarang dana yang diblokir itu masih belum dibuka. Ia pun mengeluhkan kondisi ini.
Risma mencontohkan, dana Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) misalnya yang baru dibuka Oktober 2022. Dengan waktu yang terbatas hal ini membuat realisasinya menjadi rendah.
"Jadi karena itu kami minta dari awal untuk bisa dibuka di awal, karena berat. Yang pertama kalau waktunya mendesak petugas kita juga terbatas, sehingga PENA ini sangat rendah (realisasi) padahal kita udah tiap hari sampai jam 3 pagi," ujarnya.
"Ini kemarin minus pak untuk bencana di Malang itu pak, Kanjuruhan, nggak ada duitnya. Jadi kami minta dari dana hibah," kata Risma lagi.
Adapun realisasi untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam mencapai 100%. Menurut Risma hal ini disebabkan karena dananya kurang.
Kemensos merealisasikan anggaran Rp 50,89 miliar atau 100% untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam. Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang mendapat bantuan sebanyak 48.457 orang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memastikan anggaran bantuan sosial (bansos) hingga program untuk mendukung pengentasan kemiskinan langsung diterima masyarakat kelompok miskin. Dengan begitu evaluasinya dipastikan tepat sasaran.
"Umpamanya PKH itu nggak ada seminar-seminar wong sudah ada by name, by address, by account number. Sembako juga sama untuk jumlah target by name, by address, by account number. Termasuk yang dilakukan Kemensos membuat pahlawan ekonomi Nusantara, pemberian makanan dukungan untuk lansia yang kurang mampu, itu semuanya langsung dilakukan," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Pernyataan Sri Mulyani itu untuk menanggapi Menpan-RB Abdullah Azwar Anas yang bilang anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L) yang hampir Rp 500 triliun terserap tidak sebagaimana mestinya. Alih-alih dirasakan masyarakat, anggaran hanya habis untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di K/L, tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," kata Anas di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
Kembali ke Sri Mulyani, Bendahara Negara itu memandang yang dimaksud Anas kemungkinan belanja barang K/L secara umum. Dia mengakui kebanyakan belanja memang masih untuk perjalanan dinas hingga berbagai rapat.