Bripka Madih Diduga Korban Penyerobotan Viral di Medsos, JARI’98: Kemana Satgas Mafia Tanah

RN - Belum lama ini, aksi protes anggota Provost Polsek Jatinegara Bripka Madih viral di media sosial (Medsos).

Bripka Madih sedang mencari keadilan, memperjuangkan tanah milik orang tuanya yang diduga diserobot pengembang dan mafia tanah.

Bripka Madih mengaku masih membayar pajak atas girik C 191 di Jatiwarna, Kota Bekasi, yang menjadi sengketa.

Menanggapi hal ini, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, Willy Prakarsa mempertanyakan kemana Satgas Mafia Tanah.

“Katanya ada dan sudah dibentuk Satgas Mafia Tanah? turun dong selesaikan dan beri advokasi kepada Bripka Madih biar semuanya terang benderang,” ujar Willy Prakarsa.

Willy menegaskan, kasus Bripka Madih harusnya dijadikan bahan intropeksi diri Satgas Mafia Tanah.

“Berikan advokasi pada Bripka Madih, agar kasus persoalan tanah tersebut menjadi terang benderang,” tegasnya.

Relawan dan pendukung Jokowi ini menyakini, jika di luar sana masih banyak Madih Madih yang lain, jadi korban penyerobotan tanah oleh pengembang.

“Jangan sampai Satgas Mafia Tanah yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi menjadi sia - sia. Negara butuh tambahan APBN. Kasus Bripka Madih bisa menjadi saksi dan alternatif untuk mendongkrak penghasilan tambahan APBN,” cetus Willy.

Willy lantas menyarankan agar pengembang yang dikabarkan melakukan penyerobotan tanah Bripka Madih diperiksa, apakah sudah bayar pajak?.

“Ini sudah menjadi rahasia umum, banyak pengembang raksasa gunakan jasa para oknum aparat dalam kasus pengemplangan pajak dan kemudian sembunyi di ketiak partai politik sebagai donatur dan di back up oleh para politisi yang sering nangkring dan bercokol di sebuah gedung sambil ketawa ketiwi dibalik penderitaan dan deraian air mata para korban - korban yang tanahnya diserobot oknum - oknum pengembang,” beber Willy.

“Saatnya publik menilai keberanian Nyali besar Presiden kita tercinta Ir H. Joko Widodo dan jajaran. Ini pintu masuk untuk sikat para mafia - mafia tanah, oknum pengembang yang tidak taat bayar pajak. Dirjen Pajak harusnya aktif, kasus dan persoalan Bripka Madih ini selain serius adalah pintu masuk peroleh devisa buat negara. Kita bergerak, jangan diam saja jika tidak ingin disebut publik sebagai Pandir yang miliki Goblok akut dan Kuadrat,” tandas Willy Prakarsa