RN - Menyambut Pemilu 2024, rekrutmen para calon legislatif (caleg) menjadi sangat penting.
Aktor politik yang kelak menjadi anggota parlemen perlu mendapat perhatian serius, karena akan bersinggungan dengan output yang dihasilkan, baik itu di DPRD/DPR sebagai lembaga negara.
Aktivis Muda Jakarta (AMJ), Yudha mengatakan, sistem pemilu tertutup atau terbuka jadi tidak urgen ketika para caleg yang ditawarkan partai politik bermasalah, tidak memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai wakil rakyat.
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Masa Jabatan DPR & DPRD Dipangkas, Lagi Digugat Ke MK
“Karena itu PDI Perjuangan,khususnya DPD DKI Jakarta tidak usah takut mencoret dan tidak memasukkan politisi bansos dalam daftar caleg di Pileg 2024 mendatang,” ujarnya.
Sebab, lanjut Yudha, jika politisi bansos tetap dipaksakan masuk dalam daftar Caleg PDIP di Pemilu 2024, maka akan merusak citra dan bisa menggerus suara banteng di Ibu Kota.
“Jangan gegara politisi bansos, target Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meraih hattrick di Ibu Kota kandas. Sebagai Ketua DPD, Ady Wijaya (Aming) harus bernyali dengan tidak memasukkan para politisi bansos dalam daftar Caleg,” beber Yudha.
Yudha juga mengatakan, masyarakat harus jeli saat menentukan pilihan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Jangan Coblos Politisi Bansos, sudah pasti politisi yang ‘main - main’ bansos hanya peduli perut sendiri dan jelas hanya membawa penderitaan kepada rakyat.
Sebelumnya diberitakan, Kebon Sirih (DPRD) DKI Jakarta geger dan heboh gegara Twitter akun Kurawa secara blak-blakan mengunggah adanya temuan dugaan korupsi bansos DKI Jakarta 2020 senilai Rp2,85 triliun.
Dalam unggahannya (Rudi Valinka) di Twitter akun Kurawa secara gamblang juga menyebutkan adanya cawe - cawe politisi PDIP yang saat ini duduk sebagai anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta.
Antara lain yang disebutkan adalah Pandapotan (PT Samudra Barokah Sejahtera) dan Syahrial (Safa Bintang) dan Yuke (Mitra Sarana Indo), Sita Adik Ibu Cinta Mega.