Viral Naik Moge & Boikot Pajak, Dirjen Sowan Apa Minta Dukungan ke NU? 

RN - Pertemuan Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo nampaknya lagi galau. Usai fotonya naik motor gede alias moge viral kini muncul boikot pajak. 

Tak mau jadi masalah, Suryo Utomo sowan ke Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Keduanya bertemu Kamis (2/3/2023).

Menurut Suryo, kunjungannya tersebut untuk silaturrahmi sekaligus meminta dukungan dari berbagai kalangan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Suryo mengatakan, dukungan dari NU diperlukan untuk menegakkan Indonesia dan menjaga masyarakat secara umum.

BERITA TERKAIT :
19,9 Ribu Ibu Hamil Kurang Energi, Sri Mulyani Sebut Anggaran Kesehatan Rp187,5 T

---

Perjalanan Dinas Pejabat Cuma Belanja Dan Foto-Foto

---

Menanggapi ancaman boikot pajak yang mengemuka baru-baru ini, Gus Yahya pun menegaskan sikap bahwa NU berpihak kepada kepentingan negara.

“Ya, kalau untuk selain warga NU monggo saja. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa warga NU bersama-sama dengan para ulamanya itu akan istiqamah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, kita akan bela, oleh NU,” ucapnya.

Kendati demikian, Gus Yahya menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat ikut mengontrol pemerintahan.

Awalnya, Suryo di dampingi pejabat DJP mengunjungi kantor PBNU di Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023) sekitar pukul 08.00 WIB pagi. Kedatangannya disambut Ketua PBNU H Yusuf Hamka dan Ning Alissa Wahid.

Tak lama berselang, pertemuan itu berpindah tempat ke kediaman Gus Yahya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Di kediaman Gus Yahya, pertemuan Suryo DJP dan Gus Yahya dilakukan secara tertutup, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.10 WIB.

Pesan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya murka dengan sikap aparat dan ASN yang pamer kemewahan. Dia meminta segera melakukan bersih-bersih. 

Jokowi mendesak semua instansi melakukan bersih-bersih internal. Perintah ini juga diberikan kepada para aparat hukum, Polri hingga Kejaksaan Agung. 

Mulai dari institusi Polri hingga Kejaksaan Agung. Menurutnya, aparat hukum juga harus bersih-bersih internal. Setelah itu baru melakukan bersih-bersih di kementerian dan lembaga (K/L).

"Di Polri, Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan Kementerian dan lembaga lainnya," kata Jokowi saat membuka Rapat Paripurna Kabinet, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, masalah pamer harta dan kekuasaan macam yang terjadi di Kementerian Keuangan juga sering terjadi di berbagai aparat hukum Indonesia.

"Hati-hati tidak hanya urusan Pajak dan Bea Cukai, ada Kepolisian dan aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya," ungkap Jokowi.

Dia meminta agar seluruh pimpinan kementerian dan lembaga juga ikut mendisiplinkan bawahannya. Jokowi meminta harus ada batasan atas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang abdi negara.

"Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk mendisiplinkan para pegawai di bawahnya. Memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," tegas Jokowi.