Jumat,  22 November 2024

Aktivis Di BUMD DKI Depak Aja, AMJ Ancam Demo Agar Perusahaan Daerah Sehat

RN/NS
Aktivis Di BUMD DKI Depak Aja, AMJ Ancam Demo Agar Perusahaan Daerah Sehat
Ilustrasi

RN - Desakan agar kocok ulang komisaris dan direksi di BUMD DKI Jakarta terus menggelinding. Kali ini datang dari aktivis Muda Jakarta (AMJ) Dwi Yudha Saputro.

AMJ menilai, para aktivis yang menjabat di BUMD hanya jadi benalu dan masalah. "Kan dasarnya para aktivis itu gak paham bisnis, mereka hanya mengklaim kiri kanan saja," tegas Yudha kepada wartawan, Kamis (30/3) malam. 

Yudha menyatakan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. "Depak ajalah gak ada manfaat juga cuma bikin ribet dan benalu aja," sindirnya. 

BERITA TERKAIT :
Pilkada Banten Dirusak Dengan Politisasi Hukum, Aktivis 98: Kita Tau Siapa Pemainnya
Visi Misi Airin Lebih Klop Ke Prabowo, Sony Asal Jeplak Dan Gak Paham Banten?

Dalam waktu dekat kata Yudha, AMJ yang terdiri dari aktivis berbagai kampus akan menggelar demo. "Kita demo agar BUMD sehat. Saat ini banyak BUMD yang rugi atau pas-pasan," ancamnya.

Pengamat politik Tamil Selvan menilai, ruang gerak bisnis BUMD jika dihuni aktivis yang tidak punya kemampuan akan berantakan. "Kecuali si aktivis itu punya kemampuan dan ilmunya berdasarkan bidang BUMD," ucapnya.

Tamil menyatakan, saat ini BUMD DKI banyak aktivis yang ilmunya dikit tapi menduduki posisi strategis. "Ganti ajalah dan gak ada faedahnya dong," tukasnya.

Seperti diberitakan, untuk meningkatkan performa dan kinerja BUMD, Pj Gubernur DKI Jakarta disarankan gerus atau cuci gudang Komisaris dan Direksi aktivis dari perusahan plat merah milik daerah.

Masuknya para aktivis ke dalam jajaran Komisaris dan Direksi patut diduga tanpa kualifikasi yang jelas, aroma titipan jauh lebih kental. Sehingga, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja dan prestasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

“Karena itu, jika Pj Gubernur ingin BUMD bisa menyumbang PAD lebih maksimal, tidak seperti selama ini, cenderung hanya bisa minta dan mengandalkan penyertaan modal daerah (PMD) semata, Komisaris dan Direksi berlatar belakang aktivis harus digerus,” tegas Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto.

Sugiyanto juga mengapresiasi langkah Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan rotasi besar-besaran alias cuci gudang. “Nah, cuci gudang ala Pj ini jangan terhenti sampai disitu, Komisaris dan Direksi aktivis yang masih bercokol di BUMD harus digerus segera, karena keberadaan mereka juga unfaedah,” cetus pria yang biasa disapa SGY ini.

Diketahui, hingga saat ini posisi Komisaris, Direksi dan Dewas (Dewan Pengawas) di beberapa BUMD masih diisi aktivis titipan ‘penguasa sebelumnya’.