.png)
RN - PDIP memang dikenal partai yang memiliki mesin kuat di akar rumput. Apalagi saat ini partai besutan Megawati itu adalah pemilik kursi terbanyak di DPR dengan kisaran hampir 20 persen.
Jadi jika PDIP bergabung di Koalisi Besar wajar saja jika dia meminta posisi tawar capres. Tapi, apakah Prabowo mau jadi ban serep?
"Ini kan proses (pembentukan koalisi besar)," kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan soal permintaan PDIP itu di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023).
BERITA TERKAIT :Beda Dengan Jokowi, Prabowo Tancap Gas Tanpa Pecitraan Dan Bawa Oleh-Oleh Investasi
Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia
Untuk diketahui, Partai Gerindra sejak jauh-jauh hari sudah menyatakan mengusung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Pada kesempatan sama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa pembentukan koalisi besar ini masih berproses. Sebagai salah satu partai yang kemungkinan bakal tergabung dalam koalisi besar ini, PAN bakal menemui PDIP.
"Jadi ini kan bicara proses. Pembicaraan tentu nanti berkunjung juga ke PDIP, nanti juga Koalisi Indonesia Bersatu bertemu dengan Gerindra," kata Zulhas.
Zulhas mendatangi Prabowo untuk membicarakan kelanjutan koalisi besar. Koalisi besar ini rencananya dibentuk dengan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). KIB terdiri atas Golkar, PAN, dan PPP. Sedangkan KKIR terdiri atas Gerindra dan PKB.
Usai pertemuan itu, baik Zulhas maupun Prabowo belum menyatakan bahwa koalisi besar tersebut sah terbentuk. Mereka menyebut bahwa komunikasi terus berkomunikasi untuk mencari format koalisi.
Koalisi besar ini awalnya dibicarakan saat Ketua Umum Gerindra, PKB, Golkar, PAN, PPP menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Ahad (2/4/2033) lalu. Jokowi menyebut kelima partai itu "cocok" bergabung.
PDIP yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut, mengaku membuka peluang bergabung dengan koalisi tersebut. Hanya saja, PDIP meminta capres-nya dari kader mereka.
"PDIP kalau ngambil posisi capres, ya wajar-wajar saja, make sense lah. Bukan mau-maunya PDIP, nggak seperti itu. Logic. Sangat rasional," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah, Selasa (4/4/2023).
