Musim Caleg Dan Jelang Pilkada, Bansos Dipolitisasi, Kemensos Tersengat 

RN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut adanya dugaan politisasi bantuan sosial alias bansos. Manipulasi itu diduga memainkan data orang miskin.

Bansos digunakan untuk kepentingan politik. Diketahui saat ini sedang musim caleg dan jelang pemilihan kepala daerah alias pilkada. 

Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit membantah tudingan Sri Mulyani.

BERITA TERKAIT :
19,9 Ribu Ibu Hamil Kurang Energi, Sri Mulyani Sebut Anggaran Kesehatan Rp187,5 T

---

Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan

---

Don mendesak Sri Mulyani bisa menunjuk langsung siapa pihak yang dimaksud.

“Pertama, siapapun yang mau bicarakan itu, tunjuk hidung (pelakunya). Jangan insinuasi (menyindir),” kata Don kepada awak media di Jakarta, Senin (15/5/2023).

Dia mengatakan, dengan adanya tudingan yang disertai penunjukkan langsung pihak terkait, bisa diperbaiki oleh Kemensos. 

Menurut dia, apa yang bisa dilakukan banyak pihak sejauh ini harus berdasarkan data dan angka yang ada.

Apalagi, saat penunjukkan yang terkesan abu-abu bisa menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Menurut Don, Kemensos sejauh ini dalam memperbaiki data bansos juga telah melakukan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah (Pemda) di banyak lokasi.

Berdasarkan kerja sama dengan pemda itu, dia menyebut sudah ada perbaikan terhadap 34.751.911 data bansos. Langkah itu, dia klaim dimaksimalkan dengan filtrasi data bansos.

“Kami juga punya filternya dan terakhir seperti itu. Jadi saran saya adalah kalo memang bu Menkeu atau siapapun itu memang punya datanya, tunjuk aja,” ujar dia. 

Don menambahkan, dari penyaluran bansos, Kemensos sudah menyerahkan 98,64 persen kepada para penerima di kuartal I 2023. Sedangkan bansos yang telah ditransaksikan, mencapai 95 persen.

Diberitakan sebelumnya dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Sri Mulyani, menyampaikan adanya praktik manipulasi bansos oleh pemda tertentu demi kepentingan politik. Menurut dia, Pemda terkait hanya menyasar keluarga dengan status miskin kepada pemilihnya.

Dia menjelaskan, hal itu menjadi pertimbangan lebih jauh atau dilema pemerintah dalam menyalurkan bansos. Menurut dia, manipulasi itu menjadi masalah sulit sejauh ini.