Sampah Masih Masalah Di Tangerang, Pak Arief Kerjanya Gimana Nih?

RN- Persoalan sampah di TPAS Rawa Kucing terus menjadi sorotan. Gunungan sampai di lokasi tersebut dianggap sebagai bukti pengelolaan yang dilakukan Pemkot Kota Tangerang kurang optimal bahkan terlihat sudah overlod.

“Mengingat Dua Periode jabatan Arief Wali Kota Tangerang akan berakhir pada tahun 2023 ini, belum ada solusi yang nyata kinerja Dinas DLHK pemkot tangerang untuk gunung sampah yang sudah overload,” ujar Wahyudi warga, RT01 RW03, Kelurahan Kedaung Baru Kecamatan Neglasari.

Meski banyak pengelolaan inovasi yang di wacanakan Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah pusat, Salah satunya program investasi PT Oligo dalam Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Dengan anggaran sebesar Rp 2,585 triliun.

BERITA TERKAIT :
2.229 Kasus DBD Di Jaktim, Wali Kota M Anwar Diminta Fokus 

---

Diprediksi Bakal Diguyur Hujan, Walikota Jaksel Tingkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

---

Etah kapan program itu dapat dibuktikan oleh pemerintah daerah dan pusat, perkiraan gunung sampah sudah mencapai ketinggan 20 meter dan menimbulkan cairan yang bau busuk yang mengganggu kesehatan warga di lingkungan Neglasari.

Dilansir dari media, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tihar Sopian belum jdapat memberikan keterangan.

Di hari yang sama Kapriyani, SP.,SH.,MH. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Lingkungan Nusantara (LPKLN) Mengatakan, masalah sampah di TPAS Rawa Kucing melingkupi aspek hukum, institusi, pendanaan, peran masyarakat dan program teknologi yang masih wacana.

“Dampak bau busuk sampah mengusik rasa kenyamanan dan kesehatan warga, Itu bukti Kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah di TPAS yang gagal, akibat kurangnya perhatian pembuat kebijakan Pemkot Tangerang kepada warga nya,” tutur kapriyani kepada wartawan

Tampak kurangnya keinginan dari DPRD untuk pertanyakan program Kepala Dinas DLHK sehingga minim gagasan yang seharus nya ada idea solusi yaitu tergrand strategy kebijakan dan mplementasi program integrasi, koordinasi antara pemangku kepentingan, pemerintah, dan DPRD Kota Tangerang