Kasian Dengan Jakarta, Hanura DKI Tolak Tiga Calon Wagub PKS

RADAR NONSTOP - DPRD DKI bakal menolak tiga kandidat Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang diajukan PKS ke Dewan Kebon Sirih. 

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menilai, tiga orang yang diajukan sebagai kandidat pengganti Sandiaga Uno tidak memiliki kemampuan memimpin Ibukota.

Mantan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah (DSW) DPW PKS DKI Ahmad Suhaimi. Kata Ongen, belum teruji sebagai orang nomor dua di Jakarta dan memang tak paham persoalan.

BERITA TERKAIT :
Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok

---

RIDO Kalah Di-Survei Dengan Pram-Rano, KIM Plus Masih Mandek Akibat Janda Kaya

---

“Saya bukan menolak atau tak suka dengan kader PKS. Tetapi, saya kasian dengan Jakarta kalau dipegang dengan orang yang salah,” kata Ongen di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, (7/1/2019).

Karena itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu menyarankan, PKS dan Gerindra DKI kembali duduk bareng sebagai pemilik sah kursi Wagub DKI. Berdasar, aturan dua partai itu yang berhak mengajukan calon untuk dipilih oleh DPRD DKI. 

“Masak, kami disuruh memilih orang yang trackrecordnya tak jelas. Inget, DKI miliki APBD besar. Kalau salah bisa bahaya. Jangan samakan DKI, dengan provinsi lain atau kelas walikota. Permasalahanya beda," jelasnya.

Menurut dia, banyak tokoh DKI yang berkiprah di nasional bisa diajukan sebagai Wagub DKI pengganti Sandi. Sebab. Orang nomor dua di Jakarta itu, bukan posisi ban serep saja, artinya mesti punya kompetensi yang baik.

“Wagub DKI  harus betul-betul yang mampu menjalankan tugas maupun fungsinya. Saya yakin, jika tiga orang yang diajukan PKS terpilih, hanya duduk manis saja. Ini bisa saya pastikan. Makanya, Hanura menolak,” tegas dia. 

“Hanura tak akan ikut campur internal Gerindra dan PKS dalam tentukan calon. Tapi, ya harus yang paham Jakarta. Bagi, saya tiga orang kader PKS tak paham Jakarta. Repot. Kalau wagub tak paham daerah,” tambahnya.