Pedagang Kerak Telor Jadi Korban, Oknum Dishub Malah Latah Ikut Pungli Juga

 

RN - Jakarta Fair Kemayoran 2023 atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) lagi heboh. Tapi heboh kali ini soal adanya dugaan pungutan liar alias pungli.

Heboh berawal dari sewa lapak pedagang kerak telor di event tersebut yang mencapai Rp 17 juta. Padahal, kerak telor adalah makanan khas asli Jakarta (Betawi).

BERITA TERKAIT :
Orang Heru & Joko Di Jakarta Bakal Kena Bersih-Bersih, Otaknya Marullah? 

---

Marullah Jadi Sekda DKI Lagi, Pejabat Asal Betawi Bakal Bersinar 

---

Para pedagang kerak telor mayoritas adalah UMKM. Heboh lainnya soal pungli oknum Dishub DKI Jakarta. Yang menjadi korban yakni sopir bajaj di arena PRJ.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus kesal mendengar adanya aksi pungli itu. Agus sapaan akrabnya, meminta kepada petugas menindak tegas para pelaku pungli.

Agus menyambangi Jakarta Fair 2023 untuk mengecek kabar harga sewa lapak pedagang kerak telor di event tersebut yang mencapai Rp 17 juta. "Laporkan jika ada pungli," terang Agus.

Sebelumnya, kabar terkait harga sewa lapak untuk jualan kerak telor di Jakarta Fair 2023 mencapai Rp 17 juta pertama kali dihembuskan oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Dia awalnya menjelaskan dulu pengaturan pedagang kerak telor di-event tersebut ditangani langsung oleh pihak JIEXpo. Namun kini, kata dia, diserahkan kepada pihak ketiga atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)

"Tapi dalam beberapa tahun terakhir sudah diserahkan pengaturannya kepada pihak ketiga atau LSM. Tetapi pihak LSM ini ternyata telah meminta kepada para pedagang kerak telor tersebut sebesar Rp 17 juta per titik selama JIExpo berlangsung, padahal pihak JIExpo hanya menge-charge mereka sekitar Rp 5,5 juta untuk satu titik," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Selasa (20/6/2023).

Anwar menduga pihak ketiga itulah yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mengambil keuntungan. Anwar memandang semestinya pengaturan pedagang ditangani langsung oleh JIExpo demi menghindari adanya penyimpangan.

"Jadi pihak LSM tersebut tampaknya sudah mengambil untung yang sangat besar terlebih dahulu, padahal kalau seandainya para pedagang kerak telor tersebut langsung berhubungan dengan pihak JIExpo seperti dahulu hal demikian tentu akan bisa menambah tingkat pendapatan dan keuntungan mereka. Sehingga dengan demikian diharapkan mereka akan bisa hidup lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Tetapi hal demikian tampak tidak terjadi. Kasihan sekali nasib mereka ya," ucapnya.

JIExpo sudah buka suara perihal kabar tersebut. Pertama, JIExpo mengakui sejak lima tahun terakhir, pengaturan pedagang kerak telor di Jakarta Fair memang diserahkan kepada pihak ketiga atau LSM. Namun pihak Jakarta Fair sendiri hanya mematok biaya sewa sebesar Rp 5,5 juta kepada para pedagang kerak telor.

"Beberapa tahun terakhir, sudah lebih dari 5-6 tahun itu sudah kita serahkan ke pihak ketiga, dalam hal ini LSM yang ada di DKI sini untuk mengaturnya. Artinya kita sendiri hanya men-charge sekitar Rp 5,5 juta untuk satu titik kerak telor," kata Direktur Marketing JIExpo, Ralph Scheunemann dalam rekaman suara yang diterima, Selasa (20/6).

Oknum Dishub

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membantah kalau anak buahnya melakukan pungli. Dia mengatakan sudah melakukan pengecekan ke lokasi. Setelah dilakukan klarifikasi, aksi pungli dilakukan oleh salah satu ormas dan tidak melibatkan anggotanya.

"Kami sudah tindak lanjuti, jadi hari pertama setelah saya mendapat informasi itu hari keduanya saya langsung turun ke lapangan dan kemudian kami lakukan klarifikasi ke teman-teman pengemudi bajaj. Memang dari rekan-rekan pengemudi bajaj menyampaikan tidak ada petugas Dishub yang pungli, yang ada itu adalah teman-teman dari ormas, salah satu ormas," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Rabu (21/6).

Syafrin mengatakan ormas tersebut menarik retribusi senilai Rp 5.000-10 ribu kepada sopir bajaj yang hendak menaikkan penumpang.

"Informasinya variatif ya, sekitar Rp 5.000, bisa Rp 10 ribu. Rekan-rekan bajaj kasihan. Enggak (menyamar jadi petugas Dishub), mereka kan mau langsung ngangkut, bayar gitu kan. Nah itu kami cek," ucapnya.

Keluhan soal pungli itu awalnya disampaikan oleh sopir bajaj berinisial AR yang mangkal di salah satu pintu masuk Jakarta Fair Kemayoran. AR mengaku pada malam pembukaan Jakarta Fair, seluruh bajaj yang menaikkan penumpang akan ditagih sebesar Rp 5.000.

"Setiap kali narik bawa penumpang kita bayar Rp 5.000 ke ormas tersebut. Itu beda lagi tadi sama yang dari Dishub, sekali saja mintanya Rp 200 ribu," kata AR, Rabu (21/6/2023).

AR menjelaskan, selain kepada ormas, ia dan supir bajaj lainnya dipungut bayaran sebesar Rp 200 ribu yang dibayar secara patungan atau Rp 3.000 per bajaj kepada salah satu oknum berseragam Dishub. Namun pungutan tersebut hanya diminta satu kali saja pada malam pembukaan Jakarta Fair, Rabu (14/6) malam.

Setidaknya ada 30 unit bajaj yang parkir di kawasan pintu masuk II Gambir Expo, Jalan Benyamin Suaeb, Jakarta Pusat. AR mengaku terpaksa membayar pungutan tersebut kepada salah satu ormas karena mereka mengancam akan mengalihkan lajur parkir bajaj menjadi parkir liar sepeda motor.

"Kalau 'nggak digituin', (lahan) kita buat parkir motor. Parkir motor, (tarif) satu motor Rp 10 ribu, kalau digantikan bajaj, bisa nampung lima motor. Tahun lalu ditarik Rp 2.000 sekali angkut penumpang, sekarang naik Rp 5.000. Kita mau lawan juga mereka diayomi sama petugas," kata AR.

AR mengaku, selain kepada sopir bajaj, oknum ormas tersebut meminta iuran harian kepada pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pintu masuk Gambir Expo, tepatnya di Jalan Benyamin Suaeb.