Caleg Miskin Mundur Ajalah, Modal Di DKI Rp 40 Miliar

RN - Caleg miskin sebaiknya mundur saja. Sebab, modal duit untuk di Jakarta sangat tinggi. 

Untuk kursi DPR, seorang caleg harus mampu mempunyai dana Rp 40 miliar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung soal politik uang dalam pemilu. 

Cak Imin menyebut bahwa suvenir harian dari caleg kepada warga agar dirinya dipilih ada yang memberikan kulkas.

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Cak Imin awalnya menanggapi pidato eks Ketum PBNU Said Aqil Siroj terkait bahaya politik uang di acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta Pusat. Said Aqil sendiri memberikan pidato sebelum Cak Imin.

"Apa yang disampaikan oleh Kiai Said dengan politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit itu terbukti di lapangan dengan baik. Hari ini yang saya lihat wajah-wajah caleg-caleg yang kelihatannya miskin pasti masa depannya agak suram," kata Cak Imin dalam tayangan YouTube NU Channel, Jumat (11/8/2023).

Cak Imin menginginkan agar para aktivis lolos ke Senayan. Akan tetapi dihadapkan dengan ongkos politik.

"Saya sendiri sebagai salah satu yang menginginkan bahwa banyak aktivis yang harus duduk di legislatif, banyak yang latar belakang ideologisnya jelas, itu sampai hari ini agak prihatin, apalagi kalau di Jakarta," kata dia.

Dia kemudian mengaku prihatin dengan calon DPR RI yang maju dari daerah pemilihan Jakarta yang membutuhkan biaya politik yang mahal. Biaya politik menurutnya mencapai Rp 40 miliar pada pemilu.

"Di Jakarta ini teman-teman yang jadi tiga-empat kali itu, itu kira-kira buat orang NU akan sangat tidak mungkin jadi DPR dari DKI Jakarta. Cost-nya sekitar 40 miliar, ada yang 20 miliar nggak jadi, ada yang 25 miliar nggak jadi, yang selalu jadi itu yang sekitar 40 miliranya," tutur dia.

"Suvenir harian itu kira-kira rata-rata RT-RT, di rumah-rumah rata-rata suvenirnya kulkas, kalau Bu Anggi sovenirnya baju kaos, kerudung, kerudung 10 ribuan," katanya.

Hal itu, menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.

"Ini bukti adalah kompetisinya udah sangat pragmatis seperti yang disampaikan Kiai Said. Oleh karena itu relevansi kepada UUD 45 adalah penegakan seluruh nilai-nilai dari tujuan hidup berbangsa dan bernegara," kata dia.

Cak Imin juga meminta agar masyarakat bijak dalam memilih pemimpin. Dia berharap tak ada yang terpengaruh dengan politik uang.

"Saya sampaikan ini untuk seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia bahwa pada dasarnya memilih pemimpin adalah bagian dari cara bermusyawarah yang tidak ada hubungannya dengan uang, ataupun imbalan. Pilihnya berdasarkan keyakinan dan kesepangetahuan di dalam menentukan pilihan pemimpin baik legislatif maupun eksekutif," katanya.