Viral Bubarkan KPK, Firli Cs Tahan Penikmat Duit Bansos Di Kemensos

RN - Duit bantuan sosial atau bansos selalu disalah gunakan. KPK menyebut kalau bansos adalah duit gurih.

Saat ini KPK sudah menahan tiga orang tersangka terkait kasus korupsi beras bansos di Kementerian Sosial (Kemensos). Kasus itu merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar.

Seperti diberitakan, ucapan Megawati soal bubarkan KPK heboh. Banyak pihak menuding kalau kinerja Firli Bahuri melempem. 

BERITA TERKAIT :
Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan

---

Duit Bansos Jakarta Cair, Per Orang Dapat 900 Ribu

---

Tapi belakangan, viralnya ucapan Megawati soal bubarkan KPK dibantah PDIP dan banyak pihak. PDIP menuding kalau ucapan Megawati diplintir. 

"Akibat perbutan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 127,5 miliar," jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2023).

Enam orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Para tersangka itu masing-masing bernama Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW), Budi Susanto (BS), April Churniawan (AC), Ivo Wongkaren (IW), Roni Ramdani (RR), dan Richard Cahyanto (RC). Hari ini KPK baru melakukan penahanan kepada tersangka Ivo, Roni, dan Richard.

Kasus ini berawal saat Kemensos mengirimkan surat kepada PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) pada tahun 2020 untuk penyusunan anggaran kegiatan penyaluran bantuan sosial beras di Kemensos. Saat itu PT BGR yang diwakili tersangka Budi Susanto menyanggupi perusahaannya mampu mendistribusikan ke 19 provinsi.

Budi Susanto lalu meminta kepada April Churniawan untuk mencari rekanan sebagai konsultan pendamping. Tersangka Ivo Wongkaren dan Roni Ramdani lalu memasukkan penawaran harga menggunakan PT Danamon Indonesia Berkah (DIB) Persero dalam pendampingan penyaluran beras bansos.

"Kemensos memilih PT BGR sebagai distributor BSB dan berlanjut dengan penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras (BSB) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) dalam rangka penanganan dampak Covid 19 dengan nilai kontrak Rp 326 Miliar," tutur Alexander.

Alexander mengatakan tersangka April Churniawan dan Budi Susanto secara sepihak lalu menunjukkan PT PTP milik tersangka Richard Cahyanto untuk sebagai rekanan pendampingan menggantikan PT DIB Persero. Akal bulus itu diketahui para tersangka lainnya.

"Dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT BGR dengan PT PTP tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas dan sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh MKW ditambah dengan tanggal kontrak juga disepakati untuk dibuat mundur (backdate)," tutur Alexander.

"Atas ide IW, RR, dan RC, PT PTP membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah dama sekali melakukan kegiatan distribusi BSB," tambah Alexander.

Penyidikan KPK lalu mengungkap adanya uang Rp 125 miliar yang ditarik dari PT PTP yang penggunaannya tidak terkait dengan penyaluran distribusi beras bansos Kemensos.

Ketiga tersangka yang ditahan hari ini diduga turut menerima aliran uang hingga belasan miliar rupiah.

"Secara pribadi yang dinikmati IW, RR, dan RC sejumlah kah sekitar Rp 18,8 miliar," ungkap Alexander.