Busway Listrik, Institut Perubahan: Heru Tinggal Melanjutkan Kerja Anies 

RN - Polusi udara di DKI Jakarta sudah makin kronis. Ribuan balita sudah mulai terserang penyakit pernapasan (ISPA).

Saat rapat di Istana, Jokowi meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menambah armada kendaraan listrik busway. 

Peneliti Institut Perubahan Yan Rijal mengatakan, permintaan Jokowi soal penambahan busway listrik sudah dilakukan diera Anies Baswedan.  

BERITA TERKAIT :
Mayjen TNI Ariyo Jadi Kasetpres, Karir Eks Pj Gubernur DKI (HBH) Tamat

---

Macet DKI Makin Parah, Begini Cara Ngeles Pj Gubernur Heru

---

Pada tahun 2022, Anies meluncurkan 30 bus listrik TransJakarta di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas). "Totalnya ada 100 unit. Artinya sebelum polusi udara DKI kronis, Anies sudah melakukan solusi antisipasi," tegas Yan Rijal saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakpus, Rabu (30/8). 

Kampanye kendaraan listrik di Jakarta kata pria yang biasa disapa Rijal sudah dilakukan Anies sejak menjabat sebagai gubernur. Menurutnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH tinggal melanjutkan. 

"Kalau kita mau berjiwa besar ya ucapkan terima kasih ke Pak Anies. Karena, pembelian busway listrik sudah berjalan dan HBH tinggal melanjutkan dan ini tercatat dalam jejak digital," terangnya. 

Seperti diberitakan, Anies menyebut kemacetan dan polusi udara merupakan masalah mobilitas di Jakarta yang diakibatkan kegiatan kendaraan bermotor yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia memandang masyarakat perlu difasilitasi kendaraan umum dengan sistem yang luas dan berbasis listrik.

"Alhamdulillah setelah melakukan uji coba yang cukup panjang, hari ini secara resmi 30 bus listrik digunakan untuk rute TransJakarta dan akhir tahun ini insyaallah akan ada 100 bus listrik yang beroperasi. Dan merupakan bagian dari piloting yang sedang kami kerjakan. Harapannya di 2030 semua kendaraan umum bus di Jakarta bisa beroperasi dengan tenaga listrik," kata Anies di Monas, Selasa (8/3/2022).

"Jadi persoalan pengurangan emisi karbon bisa kita lakukan, di saat yang sama pengurangan jumlah kendaraan pribadi bisa dikerjakan. Itu sebabnya kita mendorongnya kendaraan umum berbasis listrik, kalau hanya kendaraan listrik maka dia akan membantu mengurangi polusi udara tapi tetap ada kendaraan pribadi di jalanan, yang artinya masalah kemacetan tetap menjadi tantangan," ucap Anies.

Berdasarkan laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB tahun 2022 yang dibacakannya dalam sambutan, Anies memandang perlu dilakukan upaya untuk mempercepat transisi menuju net-zero emissions. Jakarta sendiri, kata dia, telah memasukkan rencana elektrifikasi bus dan armada TransJakarta ke Pergub Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

Sementara Presiden Joko Widodo terus melakukan upaya untuk mengurangi polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Salah satu upaya yang dilakukan Jokowi ialah dengan memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan langkah cepat dalam transisi kendaraan listrik.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi setelah mengikuti rapat terbatas membahas polusi udara bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/8/2023).

“Hari ini Presiden memimpin rapat tentang polusi, salah satu yang ditugaskan kepada kami supaya bisa mempercepat transisi kendaraan (listrik) khususnya Transjakarta," kata Heru.

"Tadi diminta ditambah (tahun) 2024, namun kami sedang hitung kemampuan dari APBD DKI. Tentunya tadi saya (juga) minta kepada pemda lainnya misalnya Bogor, Bekasi, Depok untuk turut serta membeli kendaraan listrik,” terangnya.

Selain dengan kendaraan listrik, Heru menerangkan kalau Pemda DKI Jakarta juga bakal meminta pengelola gedung-gedug tinggi untuk menyemprotkan air dari atas gedung secara serentak guna mengurangi polusi.

“Tahapannya saya konsentrasi dulu ke gedung-gedung Pemda DKI, Balai Kota, Kantor Wali Kota dinas-dinas, sambil proses menyosialisasikan gedung-gedung milik swasta, pemerintah pusat dan BUMN. Itu tugas yang diberikan Pak Presiden kepada kami,” ujarnya.