Kang Tamil : Prabowo Presiden, Janda Tua Dan Fakir Miskin Digaji Negara

RN - Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki cita-cita besar agar Indonesia menjadi negara maju dan masuk dalam kategori High Income Country.

Dalam konteks tersebut, dirinya mengatakan, bahwa salah satu 'short cut solution' adalah melakukan pengentasan masyarakat miskin dengan mengadopsi Pasal 34 UUD 1945, yaitu agar negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Saat ini persentase masyarakat miskin di Indonesia adalah 9,6% atau sekitar 26 juta jiwa yang diklasifikasikan dengan pengeluaran kurang dari Rp. 535.547/bulan. Maka menurutnya, dengan pemberian insentif oleh negara yang nilainya disesuaikan, maka akan dengan cepat membawa kelompok itu keluar jerat kemiskinan.

BERITA TERKAIT :
Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia

---

Sudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025

---

"Pasal 34 UUD mengamanatkan bahwa fakir miskin dipelihara negara. Maka dalam rangka mempercepat membawa Indonesia menjadi High Income Country, kita dorong agar negara mengaji fakir miskin dan janda tua melalui Pak Prabowo," ungkap Kang Tamil panggilan akrabnya kepada awak media, Minggu (9/9).

Ketika ditanya mengapa program tersebut didorong melalui Prabowo Subianto dan bukan melalui calon presiden lain, dirinya menjawab bahwa Calon Presiden yang menunjukan premis politik untuk melanjutkan program Pak Jokowi hanya Pak Prabowo.

"Saya melihat banyak sekali Janda Tua yang hidupnya terlantar dan tidak dipedulikan keluarganya, maka ini harus jadi prioritas. Dan sampai saat ini hanya Prabowo yang tegas mengatakan akan melanjutkan Program Pak Jokowi, maka kita akan dorong program ini melalui beliau," ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa jumlah Janda Tua dan Fakir Miskin di Indonesia berkisar 10% atau 27 juta jiwa. Dirinya yakin bahwa keuangan negara cukup untuk melakukan program tersebut, sebab hanya dibutuhkan anggaran sekitar 170 Triliun/tahun untuk mengimplementasikannya.

"Uangnya cukup, anggaran kemensos saja hampir 79 Triliun. Dan bisa dibuat program orang tua asuh dengan penyaluran CSR Pribadi dan Badan Usaha untuk program ini. Jadi saya sangat yakin, apalagi ini amanat UUD, jadi kita akan dorong ini via Pak Prabowo," jelasnya.